VREEKE BUTET TIDAK LAGI MESRA

Deprov Sulut, inewscrime.com- Dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi yang abadi hanyalah kepentingan. Ungkapan itu pantas disematkan pada dua legislator Sulut, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dan Marlina Moha Siahaan (MMS) .

Dua mantan Bupati yang pernah berpasangan saat maju sebagai calon Gubernur &  Wakil Gubernur  Priode 2005-2010 ini tidak lagi mesra seperti pada saat itu. Pembangkangan terhadap Vreeke yang merupakan Ketua DPD I Parti Golar Sulut diawali  ketika Bunda sapaan akrab MMS bersama dengan beberapa ketua DPD II bersama dengan Tety Paruntu menghadap Ketum Golkar Setya Novanto yang  menurut mereka hanyalah pertemuan biasa. Namun oleh Vreeke Runtu dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap partai apalagi pada dirinya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulut.

Yang terbaru adalah Posisi Marlina Moha Siahaan sebagai Ketua Komisi IIp Deprov Sulut di gantikan oleh Cindy Wurangian. Menurut salah satu sumber yang enggan namanya disebutkan hal ini tak lepas dari konflik internal di tubuh Partai Golkar Sulut yang mengakibatkan Butet harus merelakan posisinya di gantikan oleh Cindy Wurangian. Menurut sumber tersebut sudah bukan rahasia lagi kalau Butet adalah salah satu pimpinan DPD II yang menghadap Ketum Golkar Setya Novanto yang dikatakan oleh para pengamat politik Sulut sebagai Kudeta untuk ketua DPD I Partai Golkar Sulut Drs Stevanus Vreeke Runtu.

Vreeke Runtu sendiri saat diwawancarai mengatakan itu sebagai roling biasa tanpa ada unsur like or dislike apalagi mengingat sesuai tata tertib dewan sudah waktunya roling atau penyegaran di komisi.

Menanggapi roling tersebut pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka Kepada wartawan  inewscrime.com mengatakan hal tersebut sebagai bentuk peng anak tirian untuk perwakilan Bolmong di Deprov Sulut. “

jika dilihat dari harmoni politik tiga zona, Bolmong, Nusa Utara dan Minahasa maka dapat dianggap perwakilan BolMong terkesan “dianak-tirikan”. Namun permasalahannya para wakil rakyat masuk melalui Parpol dimana kebijakan Parpol akan berbeda dengan hormoni politik umum, hal ini terkait dengan strategi Parpol dan juga keberadaan atau “stock” SDM yang ada di DPRD dari masing-masing Parpol.

Lanjut menurut “Abang”  sapaan akrabnya  Kebijakan Parpol agak sulit dipahami karena itu adalah urusan internal, tapi sebaiknya Parpol menjelaskan kepada publik agar tidak terjadi praduga negatif utamanya dari Masyarakat Bolmong sendiri, ” ujarnya saat di mintai tanggapannya terkait roling AKD pada masing masing komisi di deprov Sulut.

Bunda sapaan akrab MMS di deprov Sulut saat di mintai tanggapannya terkait roling tersebut mengatakan sudah sejak lama dirinya mendengarkan hal tersebut namun menurutnya itu adalah hal yang biasa,

” Roling itu biasa di Parpol  apalagi terkait AKD karena itu hal tersebut di atur dalam tatib dewan.

Sementara itu Rocky Wowor salah satu perwakilan BolMong di AKD mengatakan hal tersebut bukanlah masalah karena yang pasti semua anggota dewan dari dapil bolmong akan tetap fight mengawal semua produk  dewan apalagi itu untuk kepentingan masyarakat Bolmong,” pungkasnya. (Roby)