Usai OnThe Spot Pansus Tahura HV Worang Agendakan Pembahasan

INewscrime – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Taman Hutan Raya (Tahura) H V Worang, kunjungi lokasi, Senin (19/6) kemarin. Setelah turun lapangan di hutan Gunung Tumpa tersebut, personil pansus pun mengagendakan pembahasan. Hal ini ditegaskan pula Ketua Pansus Tahura H V Worang, Raski Mokodompit.

“Setelah ini, kita akan masuk pembahasan pasal per pasal. Tapi mungkin setelah bimtek (bimbingan teknis) atau setelah lebaran. Di minggu ini tidak memungkinkan karena agenda sudah padat,” kata Mokodompit di ruang kerjanya, kemarin.

Pada media ini putra anggota DPR-RI 2 priode berturut-turut  Djelantik Mokodompit ini mengatakan, kurang lebih ada 208 hektare yang akan diolah. Perda akan jadi landasan untuk pengaturan hutan tersebut. Ini supaya ada dasar hukum Pemerintah Provinsi Sulut dalam pengelolaannya.

“Baik dari segi perlindungannya, pemanfaatannya, pengembangannya, semua nanti akan dilandasi atau ditaur oleh perda,” ucapnya seraya menambahkan, instansi di lingkup pemerintah provinsi yang hadir saat kunjungan lapangan itu yakni Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Balai Pengelolaan Hutan dan Badan Pertanahan Nasional.

Terpantau  anggota pansus yang turut mengikuti peninjauan lokasi tersebut yaitu, Jeiny Mumek, Eva Sarundajang, Rita Lamusu di bawah pimpinan koordinator salah satu pimpinan dewan Marthen Manopo. Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Taman Hutan Raya (Tahura) H V Worang, kunjungi lokasi, Senin (19/6) kemarin. Setelah turun lapangan di hutan Gunung Tumpa tersebut, personil pansus pun mengagendakan pembahasan. Hal ini ditegaskan pula Ketua Pansus Tahura H V Worang, Raski Mokodompit.
“Setelah ini, kita akan masuk pembahasan pasal per pasal. Tapi mungkin setelah bimtek (bimbingan teknis) atau setelah lebaran. Di minggu ini tidak memungkinkan karena agenda sudah padat,” kata Mokodompit di ruang kerjanya, kemarin.
Ia mengatakan, kurang lebih ada 208 hektare yang akan diolah. Perda akan jadi landasan untuk pengaturan hutan tersebut. Ini supaya ada dasar hukum Pemerintah Provinsi Sulut dalam pengelolaannya.
“Baik dari segi perlindungannya, pemanfaatannya, pengembangannya, semua nanti akan dilandasi atau ditaur oleh perda,” ucapnya seraya menambahkan, instansi di lingkup pemerintah provinsi yang hadir saat kunjungan lapangan itu yakni Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Balai Pengelolaan Hutan dan Badan Pertanahan Nasional.
Diketahui anggota pansus yang turut tinjau lokasi yaitu, Jenny Mumek, Eva Sarundajang, Rita Lamusu dibawa koordinator salah satu pimpinan dewan Marthen Manopo.

(Robby Kumaat Mononimbar)