Tuuk : Pembatalan 41 IUP Membuktikan Pemerintah ODSK Pro Rakyat

Julius Jems Tuuk
INewscrime.com- Gubernur Sulawesi Utara dalam Paripurna Istimewa pada HUT Sulut ke 54 tahun, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi telah membatalkan 41 IUP. Dan sebagai kompensasinya Gubernur merekomendasikan agar wilayah pertambangan tersebut dikelola oleh rakyat.

Menurut Gubernur hal tersebut dilakukan agar uang yang didapatkan dari hasil tambang dapat langsung dinikmati oleh rakyat sehingga Rakyat Sulut menjadi sejahtera.

Alasan lain dari pembatalan IUP tersebut menurut Gubernur disebabkankan PAD atau pendapatan asli daerah SULUT hanya mengandalkan pajak Kendaraan.

Menanggapi hal tersebut, Jems Tuuk, legislator PDI Perjuangan di DPRD Sulut dari dapil Bolmong berpendapat bahwa keputusan pembatalan IUP oleh Gubernur menunjukkan Keberpihakannya kepada masyarakat penambang Sulawesi Utara.
“ini bukti bahwa Pemerintah ODSK sangat memahami permasalahan serta kondisi masyarakat pertambangan,”terang Tuuk pada INewscrime.com

Bukti lainnya dari keberpihakan Gubernur menurut Tuuk adalah ditetapkannya Pansus Ranperda Pertambangan dan Mineral yang sementara bergulir di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
“menurut saya ini adalah bentuk penguatan atas kebijakan yang telah Gubernur ambil dimana Jumlah penambang di Sulut kurang lebih 80.000 orang, yang artinya tambang rakyat memberikan solusi pekerjaan bagi masyarakat Sulut,”pungkas Ketua DPD Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Sulawesi Utara ini.

Penulis : Robby Kumaat Mononimbar