Beranda » Post » Terkait Penanggulangan Bencana, Komisi III RDP Bersama BPBD Sulu

Terkait Penanggulangan Bencana, Komisi III RDP Bersama BPBD Sulu

Foto (ist) : Suasana RDP Komisi III DPRD Sulut Dengan BPBD Provinsi Sulawesi Utara.

SULUT, INC — Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD Sulut undang mitra BPBD Sulut Bahas Seputar Data Penanganan Bencana”

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 DPRD Sulut dipimpin Sekretaris Yongkie Limen, didampingi anggota Agustin Kambey dan anggota Amir Liputo, Selasa (2/2/2021).

Limen mempertanyakan sampai sejauh mana penanganan bencana pasca banjir dan tanah longsor hampir semua wilayah Kab/Kota menjadi dampak banjir dan tanah longsor. Kedua terkait penghuni di bantaran DAS Tondano minta ketegasan BPBD Sulut lebih khusus warga yang dulunya sudah mendapat fasilitas rumah sederhana ternyata mereka tidak menempatinya tapi mereka kembali berada di tempat yang lama bantaran sungai. Akhirnya menimbulkan masalah baru lagi.

Sementara itu, Agustin Kambey legislator PDI Perjuangan mengungkapkan ada warga yang sudah mendapat fasilitas dari pemerintah diwajibkan harus segera pindah, dan minta instansi terkait lakukan pendataan siapa-siapa yang sudah menetap. Apabila ada warga yang tidak ingin tinggal disitu, sebaiknya dialihkan kepada warga yang belum memiliki penghunian. Masih ada waktu 5 bulan untuk pendataan.

Senada dengan Agustin Kambey, Amir Liputo legislatot PKS mengatakan, bagaimana mengatasi banjir yang lalu dimana di titik yang rawan dilanda banjir kenapa tidak bisa teratasi, apa kendala sehingga tiap tahun kejadian bencana banjir kembali hal yang sama terkesan sepertinya tidak bisa teratasi, apakah tidak ada fasilitas untuk penanganan banjir setiap tahun tidak pernah teratasi. Apakah fasilitas penanggulangan belum ada ?

Menanggapi pertanyaan para legislator, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ir.Joy Oroh, memaparkan bahwa penyebabnya berawal dari adanya Cuaca ekstrim yang menerpa Sulawesi Utara di sepanjang Januari 2021, memang meninggalkan bekas luka mendalam bagi masyarakat.

Bencana banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan selama sebulan belakangan, telah menciptakan kerugian besar bagi kabupaten/kota yang terdampak. Di antaranya kerugian materil dan korban jiwa. Belum lagi ada gempa bumi yang terjadi di sela-sela itu. Ribuan rumah mengalami kerusakan, puluhan ribu warga terdampak, dan tujuh orang meninggal,” ungkap Joy Oroh.

Lanjut Oroh, Sejak Januari 2021, sudah beberapa kejadian bencana terjadi di daerah kita. Jadi bukan hanya di Kota Manado, tapi ada di beberapa daerah juga. Banjir di Kecamatan Tamako Sangihe pada tanggal 4 merenggut satu korban jiwa. Tanggal 16 hampir semua daerah mengalami bencana hidrometeorologi. Yang terbesar terjadi di Manado,” tutur Joy.

Kemudian tanggal 17, di beberapa daerah terjadi gelombang pasang. Seperti yang terjadi di pesisir air laut menerobos mall Mantos dan Megamall. Ini pun terjadi di beberapa kabupaten/kota, seperti Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Minahasa Selatan, Minahasa. Ada rumah-rumah di pinggir pantai itu mengalami kerusakan. Disusul Gempa 7.1 skala richter yang terjadi pada tanggal 21 pukul 20.30 WITA, di Talaud. Akibatnya 5 rumah rusak ringan dan 1 rumah sakit tehelnya retak.

Tanggal 22 banjir kedua melanda Kota Manado. Seperti halnya di tanggal 16. BPBD Sulut mengutip data BPBD Manado, ada 7.875 rumah yang terdampak. Sebanyak 7.200 rumah rusak ringan, 104 rusak sedang, dan 12 rusak berat.

“Ada kurang lebih 8.724 kepala keluarga yang terdampak dan 27.000 jumlah jiwa yang dilanda musibah ini. Sedangkan daerah yang terbanyak mengalami dampak bencana ini, ada di Kecamatan Paal 2, Wanea, dan Sario,” beber Oroh.

Terkait fasilitas penanggulangan Oroh mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemkot Manado karena sebagian besar fasilitas yang rusak adalah fasilitas milik

(**/Robby)