Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Legislator DPRD Sulut Jaring Asmara Di Dapil Masing Masing

Sekwan DPRD Sulut Glady Kawatu Saat Memberikan Keterangan Pers Pada Awak Media di Ruang Kerjanya (Selasa, 28/4-2020).

DPRD SULUT, INC- Meskipun tengah berada pada masa pandemi virus Covid -19 para legislator harus tetap menjalankan Tupoksinya, salah satunya yaitu melaksanakan reses.

Berkaitan dengan itu, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut selama 8 hari yakni sejak tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei akan melaksanakan kegiatan reses guna menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Hanya saja tekhnis dan mekanisme kegiatan reses DPRD Sulut  kali ini harus disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid 19.

“ Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Sulut tetap dilaksanakan di kondisi covid ini karena sudah diputuskan melalui rapat Banmus dan dilaksanakan mulai tanggal 27 April sampai 4 Mei 2020. Kenapa di kondisi ini masih tetap dilaksanakan, karena memang pimpinan dan anggota dewan  memandang  justru di tengah kondisi  serba sulit ini DPRD sebagai wakil rakyat perlu melakukan kunjungan menyerap aspirasi termasuk hal-hal terkait yang perlu di upayakan di kondisi pandemic covid 19 ini. “ terang Sekwan Glady Kawatu kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Sementara untuk mekanisme dan teknis pelakasaan di lapangan menurutnya diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan dann anggota dewan  untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada sesuai surat yang disampaikan Ketua DPRD kepada seluruh pimpinan dang anggota dewan.

“ Selain itu saya juga mengusulkan surat untuk mekanisme teknis reses diantaranya tentu mengingatkan pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi protokol kesehatan covid 19,  baik yang diberlakukan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.” tambahnya.

Dikatakan juga oleh Sekwan wanita pertama di DPRD Sulut ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan gugus tugas covid 19 Propinsi dan Kabupaten/ Kota terkait beberapa protokol kesehatan yang diatur terutama  di perbatasan kabupaten/kota , kecamatan dan desa yang diberlakukan oleh pemerinta dan swakarsa masyarakat.

“ Kami akan tetap mengikuti terutama beberapa dokumen yang diminta termasuk notifikasi perjalanan  yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan Propinsi  kemudian protokol-protokol kesehatan lainnya  seperti penggunaan masker, kendaraan pribadi yang ditumpangi tidak boleh melebihi  50 persen  sesuai arahan Menteri, semua itu kita ingatkan secara teknis diikuti.” ujar mantan Karo Hukum Pemprov  Sulut ini.

“ Kami juga mengingatkan physical distancing, jadi sangat variatif yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota. Dari informasi beberapa anggota yang melaksanakan kegiatan reses, ada yang menemui perangkat pemerintah kelurahan dan desa  serta meninjau proyek-proyek fisik  dari pemerintah propinsi di kelurahan dan desa dimaksud, ada juga yang mengumpulkan 20 sampai 30 tokoh masyarakat  sehingga memang serapan anggaran makan minum pasti tidak akan optimal karena kondisi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang. Demikian juga untuk sewa tempat sudah tidak diberikan karena kan sewa tempat itu kalau orang banyak karena himbauan physical distancing harus dipatuhi, seperti contoh Pak ketua Dewan  hanya akan melakukan peremuan dengan lurah, sementara yang lain melakukan pertemuan secara terbatas dengan  tokoh-tokoh masyarakat di beberapa titik “ beber Kawatu.

Disisi lain terkait jumlah titik lokasi kegiatan reses oleh pimpinan dan anggota Dewan menurutnya akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing- masing.

Kawatu memberikan contoh seperti di daerah kepulauan dengan tingkat kesulitan letak geografi,transportasi dan fasilitas lainnya, begitupun wilayah Bolmong Raya yang cukup sangat luas yang berbeda kondisinya dengan Manado dan Minahasa Raya.

“ Saya sangat berkeyakinan pimpinan dan anggota Dewan akan menyesuaikan rasionalitas dan kewajaran dari pertanggung jawaban baik makan minum maupun perjalanan dinas.” imbuhnya.

Meski demikian menurutnya ada sedikit kesulitan khususnya menyangkut transportasi terbatas  terutama antar kepulauan termasuk pemberlakuan Protokol kesehatan terkait isolasi wilayah di daerah tertentu.

“ Contohnya pak Winsulangi Salindeho sangat berkerinduan untuk bertemu konstituen  tapi tentu terhalang dengan protokol yang diberlakukan. Transprtasi laut yang saya konfirmasi dengan Kadis Perhubungan memang sudah tidak bisa dipegang jadwal kapalnya, termasuk juga kami minta staf pendamping memperhitungkan waktu perjalanan darat, karena misalnya dua jam perjalanan namun karena ada beberapa pos yang dilewati dan dokumen yang  dilengkapi harus memenuhi protokol kesehatan yang berlaku di pemerintah kabupaten/kota. Namun sejauh ini berdasarkan pantauan kami  kegiatan reses anggota dewan tidak ada masalah yang krusial,” tandasnya. (**/RKM)