Beranda » Post » Tenaga Ahli Rekomendasikan JAK di Berhentikan Sebagai Anggota DPRD Sulut

Tenaga Ahli Rekomendasikan JAK di Berhentikan Sebagai Anggota DPRD Sulut

Foto (ist) : Sofyan Jimmy Yosadi

SULUT, INC — Sofyan Jimmy Yosadi, salah seorang tenaga ahli yang di mintai pendapat oleh Badan Kehormatan DPRD Sulut terkait kasus yang menimpa JAK, secara tegas mengatakan jika Wakil Ketua DPRD Sulut sebagai alat kelengkapan dewan dapat diberhentikan oleh BK dengan beberapa alasan. Salah satunya melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPRD Sulut.

“Jika BK memberhentikan maka akan ditetapkan melalui paripurna dan prosesnya berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur soal pemberhentian tersebut dan menjadi dasar hukum,” kata Yosadi yang juga Wakil Ketua Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC) seluruh Indonesia, Senin (8/2), di kantor DPRD Sulut.

Menurut pandangannya, dari hasil memberikan keterangan di BK, Kojongian patut diberi sanksi oleh BK karena telah terbukti melanggar sumpah jabatannya dan melanggar Tatib. Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan maka BK dapat memberhentikannya dan hasilnya diberikan kepada pimpinan DPRD yang akan berproses di Paripurna.

“Alasan utama saya dalam kapasitas sebagai praktisi hukum (Advokat, red), yang oleh UU dan PP dapat dimintai keterangan oleh BK dengan perspektif hukum dan jiwa sebagai pembela. Advokat adalah pembela bukan bertindak sebagai jaksa, penuntut dan hakim sebagai yang memutuskan, ataupun akademisi dalam perspektif teori-teori hukum,” ungkapnya.

“Sebagai advokat dengan jiwa pembela maka saya akan berdiri dalam posisi sebagai pembela hak dan kepentingan hukum korban perempuan dan anak. Dalam kasus ini jelas bahwa JAK telah melakukan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini istrinya, dengan locus delicti di kota Tomohon dan videonya viral menjadi pemberitaan di berbagai media massa,” sambungnya.

Ia menambahkan, JAK terbukti telah melakukan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini istrinya. Bukti-bukti tersebut walau belum dan atau tidak dipublikasi oleh BK DPRD Sulut namun saat dimintai keterangan di BK untuk klarifikasi dan penyelidikan, sesudah keluar ruangan di BK dan konferensi pers, itu tergambar.

“Di hadapan media JAK secara eksplisit mengakui ada di dalam mobil dan benar istrinya yang diseret. Bukti-bukti secara eksplisit dapat dibaca. Saat wawancara media massa, JAK meminta maaf dan memohon diberi kesempatan kedua. Bukti lain, JAK dinonaktifkan sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulut,” katanya.

“Beberapa rujukan peraturan perundang-undangan sebagai legalitas adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi kabupaten dan kota, serta Tatib DPRD Sulut dan beberapa regulasi lainnya,” tandasnya

Diketahui Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kerja ekstra demi menyeriusi video viral politisi Partai Golongan Karya (Golkar), James Arthur Kojongian (JAK) beberapa waktu yang lalu.

Diketahui, para tenaga ahli yang diundang di antaranya, Sofyan Jimmy Yosadi, SH., praktisi hukum (Advokat) dalam jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Penasehat Hukum Indonesia (PERADI), Dr. Rodrigo Elias, ahli hukum pidana, Jantje Suoth, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Yayasan Wenas, ahli hukum tata negara, dan ahli etika Pastor Paul Richard Renwarin Ph.D., mantan Dekan Fakultas Teologi UKIT YPTK, Pdt. Dr. Agustien Carolina Kaunang, ahli sosial budaya (Sosbud), serta akademisi Universitas Negeri Manado (UNIMA), Recky Sendouw, M. M., Ph.D.

(***)