Talud Pemecah Ombak Diguga Bermasalah,Inspektorat Akan Sidak Lokasi

Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Umbase Mayuntu,Ssos Msi

Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Umbase Mayuntu,Ssos Msi

Airmadidi,iNewsCrime РKeluhan warga Desa Wori akan pembangunan talud pemecah ombak yang diduga bermasalah, langsung ditanggapi oleh kepala  Inspektorat Minahasa Utara. Buktinya, Inspektorat Minut dalam waktu dekat akan turun langsung melakukan sidak ke desa Wori untuk melihat pembangunan talud tersebut sekaligus meminta laporan pertanggungjawaban dari
proyek karena dinila bermasalah.

“Kami sudah menggagendakan pemeriksaan khusus di Desa Wori terkait adanya laporan warga,” ujar Kepala Inspektorat Minut, Umbase Mayuntu Ssos Msi kepada wartawan, Selasa (31/1) Tadi diruang kerjanya.

Sesuai laporan warga, proyek talud berbandrol sebesar Rp250 juta adalah anggaran Dana Desa tahap pertama 2016 lalu, sempat mendapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Inspektorat. Namun hal itu dibantah langsung oleh Mayuntu.

Sebab, laporan penggunaan anggaran proyek itu saja belum diterima pihak inspektorat. “Tidak ada TGR karena kami sampai saat ini masih menunggu laporan penggunaan anggaran dark desa tersebut, apalagi ini menyangkut dana desa dari pemerintah pusat,” tandas Mayuntu.

Selain meminta laporan pertanggungjawaban anggaran, tambah Mayuntu, Inpektorat juga akan memeriksa anggaran dana yang ada di desa tersebut seperti alokasi dana desa (ADD) serta dana bagi hasil pajak hingga pendapatan asli daerah.

“Semuanya akan kita periksa. Jika bermasalah, ada konsekuensi yang akan diterima oleh Hukum tua yang bersangkutan,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, sebagian warga Desa Wori di Minut mulai mempertanyakan kualitas talud penahan ombak yang dibangun dari dana desa tahap pertama tahun 2016 sebesar Rp250 juta yang dibangun oleh Hukum tua serta warga desa Wori.

Pasalnya, talud sepanjang kurang lebih 150 meter tersebut diduga tidak sesuai bestek karena campurannya tidak sesuai serta ketinggian talud tak mampu menahan ombak air pasang.

“Kalau air pasang dan berombak, warga yang pinggir talud ini tetap kena dampak dari ombak. Bahkan proyek ini tidak menggunakan besi penahan serta kedalaman pondasi sangat rendah,” ungkap salah satu warga Wori, Merty Kondoy kepada wartawan belum lama ini.

Kondoy yang didampingi warga lain Yohanis Panggemona dan Yunus Mandiangan juga mempertanyakan proyek talud ini yang dinilai pembangunannya tidak ada musyawarah dengan masyarakat. Bahkan, dikatakan Kondoy jika proyek ini sudah menjadi temuan dari Inspektorat Minut sehingga Hukum tua Wori mendapatkan TGR.

“Menariknya saat waktu acara 40 hari warga setempat lalu, Hukum tua menyebutkan jika dirinya terpaksa mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp20 juta untuk menambah membangun talud. Masa dapat TGR lantas mau menambah uang pribadi bangun talud? Menariknya juga material sisa dibagikan kepada warga sekitar, dan Warga pun yang bekerja dibayar Rp100 ribu per hari tapi dipotong Rp40 ribu untuk disetor ke kas desa. Bahkan proyek ini tidak melibatkan Tim Pendamping Kegiatan (TPK),” katanya dibenarkan warga lainnya, Jamal Mandiangan.

Sementara itu, Hukum tua Wori Rommy Maramis saat dikonfirmasi membantah semua apa yang dituduhkan warga kepadanya. Menurutnya, sentimen warga kepadanya sudah ada sejak usai Pilhut lalu dimana calon Hukum tua dari warga-warga yang memfitnahnya tidak menang dalam Pilhut.

“Mereka adalah barisan sakit hati sampai menjelek-jelekkan saya. Memang talud itu saya yang bangun tapi sudah sesuai dengan hasil musrembang desa waktu lalu sebelum saya menjadi Hukum tua,” ungkap Maramis.

Terkait pemotongan uang pekerja dan pekerjaan proyek tidak sesuai bestek, dikatakan Maramis itu tidak benar. “Sampai sekarang saja dari saya menjadi kumtua, kas desa tetap kosong. Malahan saya mengeluarkan dana pribadi untuk membangun talud itu. Soal TGR, itu tidak benar juga. Sebab dari pemeriksaan Inspektorat dimana ada kelebihan dana sehingga saya harus meneruskan proyek talud itu,” tutupnya. (Sisca)