Tak Ada Titik Temu, Camat Tunda Pertemuan PT ABSM dan Masyarakat Sarawet

Rondonuwu: “Selama belum ada kesepakatan dengan rakyat dan dokumen belum lengkap, hentikan pekerjaan, jika tidak, pasti kami lawan”

MINUT – Kontroversi antara masyarakat Desa Serawet dan pihak perusahaan PT ABSM (Anugerah Bumi Sempu Mandiri) terkait pengrusakan Mangrove oleh perusahaan pengelolah tambak Udang ini, terpaksa PT ABSM menggelar sosialisasi disalah satu bangunannya, diujung Desa Serawet Kecamatan Likupang Timur Minut, Rabu (24/7).
Sebelumnya Selasa 23 Juli (kemarin), Plt Hukumtua, Octavianus Maramis dan warga Desa Serawet memergoki beberapa pekerja, sedang memotong tanaman bakau (Mangrove) disekitar litir eks tambak milik PT ASA.
Melihat hal itu, Kumtua pun meminta kegiatan disitu dihentikan dahulu sampai pihak perusahaan dapat dikonfirmasi terkait aktivitas yang dapat dikatakan ilegal itu.

Menindaklanjuti masalah tersebut (kemarin red-), maka didampingi Camat Likupang Timur, Vandy Posumah, Kapolsek Likupang AKP Denny Rantung, Danramil Likupang diwakili Serka Danes Tuwonaung, pihak PT ABSM pun menggelar pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah Desa Serawet.

Kepada pihak perusahaan Mantan PLT Kumtua serawet Octavianus Maramis mengaku sangat menyesalkan sikap mereka yang serba tertutup dan memberi keterangan berbeda-beda.

“Saya saja dibohongi dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Padahal masalah ini hanya sepele, yaitu perusahaan harus terbuka pada masyarakat dan Pemerintah Desa Serawet, bahkan kepada Kecamatan, Polsek dan Koramil Likupang Timur,” ujar Octa.

Masyarakat juga mengecam kehadiran dan pekerjaan pembangunan Tambak Udang oleh PT ABSM, karena serba terturup dan memakai tenaga kerja dari luar desanterkait.
“Sebagai Ketua BPD dan warga terdekat pekerjaan ini, saya kaget kalau didwkat rumah saya ternyata ada perusahaan besar sedang mwngalih fungsi lahan, tanpa ada kordinasi dan komunikasi dengan kami. Kalau terjadi banjir bandang dan air laut naik tinggi, kamilah warga yang pertama kena dampak dari perubahan alam yang dibuat PT ABSM,” kata Stenly Tunas.

Pertemuan yang tidak mirip sosialisasi karena tidak ada selembar balihoo atau tulisan apapun itu, Direktur atau Kepala Cabang dari PT ABSM (Anugerah Bumi Sempu Mandiri) Frengky Padang mengklaim sudah melengkapi semua dokumen dan perijinan dari Pemerintah Daerah.
“Satu tahun stengah saya urus semua dokumen, kami mengajukan Lahan HGU sebesar 100 Hektar namun oleh Pemda hanya diberikan kurang lebih 60-an hektar saja. Kami setuju karena kami tidak mau berurusan dengan hukum,” jelas Padang.

Keterangan Direktur atau Kepala Cabang dari PT ABSM Frengky Padang yang tak sesuai apa yang dilihat warga, memicu amarah warga yang tahu persis bahwa PT ABSM ini hanya melanjutkan pekerjaan dari PT ASA yang sudah sekian lama meninggalkan pekerjaan alih fungsi lahan itu.

Masyarakatpun mengancam, jika perusahaan masih bersikukuh melanjutkan pekerjaan, maka mereka akan mengambil tindakan tegas.
“Selama belum ada kesepakatan dengan rakyat dan dokumen belum lengkap, hentikan pekerjaan, jika tidak, pasti kami lawan,” sembur Tonny Rondonuwu salah satu aktivis lingkungan hidup.
Sosialisasi dadakan ini dihujani berbagai penolakan sehingga waktu memasuki pukul 17.55 wita. Camat dan kapolsek Likupang Timur pun memutuskan, pertemuan ini belum menemui titik terang atau kesepakatan.
“Pihak.perusahaan harus menahan diri dulu, sambil mengurus segala dokumen, kemudian adakan sosialisasi dihadapan masyarakat dan didampingi pemerintah dan aparat setempat. Atur saja waktu yang tepat, dan pertemuan dilaksanakan di Kantor camat Likupang Timur saja,” tutup Camat Likupang Timur Vandy Posumah.

Mirisnya, sikap Direktur atau Kepala Cabang dari PT ABSM Frengky Padang, begitu angkuh dan tidak bersedia memberikan kesempatan wartawan untuk bertanya.
“Maaf saya hanya berurusan dengan masyarakat, tidak berurusan dengan jurnalis. Waktunya sudah habis,” ujar Frangky Padang yang belakangan diketahui adalah owner dari PT ABSM itu.

Kapolsek Likupang AKP Denny Rantung, ketikanditanya tentang keberadaan perusahaan ini, mwngaku kaget. “Saya saja tidak pernah tahu keberadaan perusahaan ini. Untung saja masyarakat disini sudah sadar hukum, kalau terjadi pertikaian dan ada korban, perusahaan pasti disalahkan, jadi sebaiknya matangkan persiapan semua dokumen, berkordinasilah dengan Pemkab Minut, serta Tripika agar sosialisasi anda aman tanpa ada resiko,” kata mantan Kapolsek Tumpaan itu.(js)