INewscrime -Torehan positif  kembali  di dapatkan olehbPrivinsi Sulut dalam hal pengelolaan keuangan.

Hal tersebut di pastikan pada saat penyampaian LHP oleh BPK RI dalam Paripurna istimewa gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara Jumat, (9/6-2017) di mana untuk ke tiga kalinya selama tiga tahun berturut-turut Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Namun bukan berarti Predikat  WTP tersebut tanpa cela. Ada beberapa catatan penting dari BPK yang di sampaikan BPK dalam , yakni keterlambatan pelaksanaan empat pekerjaan pada tiga SKPD yang belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp.355,39 juta, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas hasil laporan keuangan negara pada tahun 2016.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menegaskan untuk menunggu hingga 60 hari kedepan penyelesaian pembayaran denda

“Kalau menyangkut keterlambatan pembayaran denda, itu di kasih waktu 60 hari. Kalau dalam waktu 60 hari tidak dikembalikan langsung ke pidana, mekanisme sudah begitu,” ujar gubernur pada para awak media dalam sesi wawancara usai paripurna.

Sementara it , Auditor Utama KN VI BPK RI Moermahadi Soerja Djayanegara sebelumnya mengatakan tidak ada temuan-temuan yang sangat mempengaruhi secara materil terhadap laporan keuangan. Bahkan menurutnya dari tahun ke tahun Pemprov Sulut semakin mengalami peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan.

“Laporan Keuangan Sulawesi Utara makin lama makin bagus. Kan sedikit sekali temuan-temuan dibandingkan mungkin awal-awal dulu, ” tukasnya.

(Redaksi)