Sempat Di Terima, Pemprov Sulut Kembalikan SK Pelantikan Elly Ke Dirjen Otda Kemendagri

Foto: detikawanua.com

MANADO- Episode pelantikan Elly Engelbert Lasut dan Mochtar Parapagga sebagai Bupati Terpilih Kabupaten Talaud terus berlanjut.

Elly dan Parapaga nampaknya masih harus bersabar menunggu pelantikan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih peridoe 2019-2024.

Terinformasi, walaupun telah sempat ‘diserahkan’, Pemprov Sulut akhirya mengembalikan ‘SK pelantikan’ tersebut ke Ditjen Otda Kemendagri dalam hal ini Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.

Terinformasi pula bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) telah menyerahkan SK Bupati dan Wabup Talaud terpilih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).

Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Christian Iroth mengatakan, Pemprov Sulut tidak pernah berniat untuk menghambat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. Ini dibuktikan dengan tindakan Pemprov menyurat ke Kemendragi perihal permohonan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud.

“Dalam proses surat permohonan pelantikan, terdapat fakta hukum dari MA yang menyatakan bahwa menolak Kasasi Bapak Elly Lasut terkait surat Mendagri yang menyatakan Bapak¬† E2L sudah 2 periode,” jelasnya.

Menurut Iroth, surat yang digunakan E2L ketika mendaftar sebagai calon Bupati masih dipertanyakan keabsahannya.

“Atas dasar tersebut, Gubernur mengirimkan surat ke Mendagri memohon petunjuk penjelasan terkait fakta hukum baru tersebut. Selain itu juga Gubernur mengirim surat ke MA memohon petunjuk terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud,” bebernya.

“Jadi kesimpulannya Gubernur bukan memperlambat proses pelantikan. Namun sebagai warga yang taat hukum, Gubernur meminta kejelasan agar ketika dilaksanakan pelantikan semuanya berjalan dengan lancar,” sambung Iroth lagi.

Selain itu, Iroth juga mengklarifikasi soal foto Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Setdaprov Sulut Jemmy Kumendong dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, mengenai penyerahan paket surat SK Bupati dan penjelasan surat Gubernur. Dikatakannya, setelah Pemprov mempelajari isi dokumen tersebut, dikarenakan penjelasannya tidak sesuai, maka SK tersebut dikembalikan.

“Masalah penjemputan SK tidak diatur dalam UU (Undang-Undang) harus dijemput Pemprov Sulut. Jadi kesimpulannya, bisa dijemput Pemprov dan bisa juga diantar oleh Kemendagri,” tegas Iroth, Jumat (26/07).

Intinya, menurut Iroth, Surat Keputusan (SK) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud sampai saat ini belum ada di tangan Gubernur Sulut. Jadi istilah Gubernur ‘menghalangi’ pelantikan E2L sebagai Bupati Talaud.

Gubernur hanya ingin menghindari jangan sampai setelah dilaksanakan pelantikan terjadi masalah, sehingga nama Gubernur terbawa-bawa dalam kasus tersebut.

“Ketika semua sudah tidak bermasalah dan SK sudah ada ditangan saya, dengan segera saya akan melantik Bupati dan Wakil Bupati Talaud,” ungkap Iroth mengutip pernyataan Gubernur Olly.

Sebelumnya juga telah diberitakan, Elly yakin dirinya baru menjabat satu periode, karena itu berhak dilantik sebagai Bupati Talaud. Ia merujuk ke surat putusan Mendagri Nomor 131.71-3200 yang berbunyi: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 10 Agustus 2011.

“Berdasarkan surat tersebut, maka saya mencalonkan diri dalam Pilkada Talaud 2018, dan dinyatakan sebagai Bupati Kepulauan Talaud terpilih oleh KPU,” tegas Elly Lasut.

(dilansir dari detikawanua.com)