Salut Himbauan Gubernur Terkait BPJS Ketenagakerjaan, James Karinda Desak Pemerintah Ikut Menanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Warga Tak Mampu

Foto: James Karinda

Manado-INewscrime.com- Penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dicibir wakil rakyat. Masih belum meratanya realisasi program tersebut ke masyarakat jadi penyebab. Giat memproteksi para pekerja ini pun didorong untuk terus diseriusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut mendukung langkah gubernur yang menghimbau agar program tersebut bisa dirasakan para pekerja. Ini dipandang penting karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Iya bagus (BPJS ketenagakerjaan diterapkan, red), karena itu adalah hak pekerja semua perusahaan harus dan wajib sesuai dengan Undang-Undang, kan itu potong di
gaji pekerja,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda, baru-baru ini saat dihubungi.

Ia mengungkapkan, ada banyak perusahaan yang memiliki logo kesehatan tapi karyawannya sendiri tidak didaftarkan BPJS ketenagakerjaan. Sementara, ada yang sudah didaftarkan dan punya kartu tapi iuran tertunggak karena perusahaan tidak bayar sekian bulan.

“BPJS juga harus terus sampaikan, perusahaan-perusahaan mana yang tidak membayar iuran BPJS para pekerja. Padahal sudah dipotong digaji karyawan,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

“Salut buat pak gubernur (yang memberi himbauan, red). Tinggal bagaimana dinas terkait melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya,” sambung dia.

Ia meminta agar gubernur juga bisa ikut menanggung masyarakat yang tidak bekerja dan tidak mampu. Hal itu karena ada kewajiban Pemprov yang juga harus menanggung dan mendaftarkan masyarakat tidak mampu ke BPJS ketenagakerjaan.

“Karena sesuai UU dan instruksi presiden serta edaran menteri semua pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus ikut menanggung biaya iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu,”
“Sangat disayangkan pemerintah provinsi belum ikut menanggung beban masyarakat yang kurang mampu.
Baru beberapa kabupaten kota di Sulut yang berbahan membiayai masyarakat yg tidak mampu,” kuncinya. (***)