Ribuan Nelayan Goyang Tobelo di DPRD Sulut

Para Nelayan Saat Bergoyang Tobelo di Depan DPRD Sulut.

INewscrime.com– Ribuan Buruh Nelayan Kota Manado yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko menyambang DPRD Sulut, (23/07-2018).

Uniknya! sembari menunggu perwakilan mereka bernegosiasi dengan anggota DPRD Sulut mereka bergoyang Tobelo ria di halaman depan DPRD Sulut.

Spanduk Tenggelamkan Susi dibentangkan Para Nelayan

Kedatangan para nelayan di DPRD Sulut di sambut oleh Yongkie Limen dan Fanny Legoh.

Pada keduanya saat negossiasi, para perwakilan nelayan memgutarakan  keresahan mereka terkait  kebijakan-kebijakan Perikanan yang sangat merugikan mereka.

Salah satu yang disorot adalah PP No.24 tahun 2018 terkait Aturan Perizinan  Terintegrasi yang bekum disosialisasikan ke Daerah dan belum ada Perangkat pendukung seperti Online Single Submission (OSS) belum berfungsi. 

Yongkie Limen & Fanny Legoh Saat Bernegosiasi dengan Perwakilan Nelayan.

Pada kedua legislator yang menerima mereka, para nelayan berharap DPRD Sulut dapat merekomendasikan pada Gubernur untuk mengeluarkan Diskresi (keputusan) terkait hambatan yang ditimbulkan akibat PP tersebut. Karena menurut mereka, Gubernur berwenang mengeluarkan rekomendasi sementara perijinan Kapal Penangkap Ikan.

Selesai menyampaikan beberapa tuntutan, didepan Anggota Dewan Yongky Limen dari Komisi III dan Angt. Dewan Fanny Legoh Komisi IV, beberapa perwakilan Buruh Nelayan melakukan pembicaraan dan negosiasi dengan kedua Anggota Dewan ini untuk diteruskan ke Pihak yang berkompeten.

Lucky Sariowan, Ketua Asosiasi Nelayan Pajeko mengatakan, pelaku usaha pajeko harus mengajukan perizinan secara online, ini buntut dari PP nomor 14 tahun 2018 tentang pengelolaan perizinan bersama terintegrasi secara elektronik

Kemudian, diturunkan lewat surat edaran dirjen perikanan tanggal 26 Juni 2018 tentang permohonan perizinan ke pelaku Usaha berupa SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Persoalannya banyak pelaku usaha nelayan sudah mengajukan permohonan izin untuk perpanjangan seperti prosedur biasanya, tapi mendadak keluar aturan baru.

Lucky mengatakan, dampaknya ada nelayan yang akan habis masa tempo perizinan usahanya, dampak aturan yang dikeluarkan mendadak ini, bahkan ada nelayan yang sudah membayar kewajiban.

“Aturan ini tak pernah disosialisasikan padahal harusnya ada tenggang waktu setahun untuk sosialisasi,”ujar Sariowan.

Spanduk “Tegelamkan Susi, Nelayan Sejahtera” ikut mewarnai aksi ini. (Rds)