RDP Dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Komisi IV “Interogasi” Para PPK

Salah Satu PPK Saat Sedang Menyampaikan Pemaparan Di Depan Anggota Komisi IV DPRD Sulut Saat RDP Dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. 

DEPROV SULUT, INEWSCRIME.COM

Realisasi anggaran yang pos anggarannya di plot pada APBD Provinsi Sulut 2019 jadi concern Komisi 4 DPRD Sulut dalam RDP bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara di ruang rapat komisi IV DPRD Sulut Rabu,  16/10-2019.

Tak tanggung tanggung, para pejabat pembuat komitmen pun du hadirkan memaparkan realisasi dari proyek yang mereka tangani mulai dari kegiatan pembangunan fisik hingga pengadaan obat di sejumlah rumah sakit daerah maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas  (UPTD) lingkup Dinkesda Sulut.

Terpantau para legislator menanyakan pada dinas kesehatan terkait masalah penting khususnya realisasi kegiatan yang dianggarkan melalui APBDP maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun personil komisi 4 saat itu dipimpin ketua komisi Braien Waworuntu, didamping Wakil Ketua Careig Naichel Runtu, Sekretaris Fransikus Silangen serta anggota masing-masing Melky Pangemanan, Richard Sualang, Melissa Gerungan  dan Nursiwin Dunggio.

Adapun kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut, komisi 4 DPRD Sulut akan segera menindak lanjuti dengan “cross chek” di lapangan terutama progress pembangunan fisik yang sementara berjalan.

“Ada  tiga hal yang kami simpulkan dalam hasil pertemuan dengan Dinkesda Sulut, pertama Komisi 4 akan turun lapangan mengecek program yang yang telah berjalan, kemudian terkait serapan anggaran yang belum maksimal diharapkan dinas bisa terus maksimal bekerja dengan waktu yang ada. Ketiga  untuk pembahasan terkait  program kerja 2020, agar bisa dilaksanakan secara bersama.” ungkap ketua komisi 4 Braien Waworuntu.

Meski demikian menurutnya pelaksanaan program untuk tahun  2020 Komisi 4 akan terus mendorong Dinkesda Sulut  terkait  program-program yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat terlebih dalam  menunjang program pemerintah daerah ODSK  dan pemerintah pusat di bidang kesehatan .

Disisi lain selaku wakil rakyat yang melakukan fungsi pengawasan  dirinya  memberi “warning”  kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan jajaran terkait masalah serapan anggaran yang belum maksimal dalam pelaksanaan program fisik.

“ Secepatnya akan ditindak lanjuti. Kami akan cek kontraktornya dan Konsultan agar program fisik secepatnya diselesaikan. Kami akan cek ke lapangan terkait program – program yang berjalan dengan harapan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta tepat sasaran,” tandasnya. (*/rkm)