Beranda » Post » Raski Mokodompit : Terkait Ranperda Covid-19, FPG Walk Out Karena Ingin Melindungi Gubernur

Raski Mokodompit : Terkait Ranperda Covid-19, FPG Walk Out Karena Ingin Melindungi Gubernur

Foto (ist) : Raski Mokodompis

SULAWESI UTARA, INC —Pemandangan menarik tersaji saat pembahasan Ranperda Covid-19 di ruang Paripurna DPRD Sulut Senin, (22-1.

Sangking alotnya para Wakil Rakyat dalam membahas Ranperda Covid-19 mengakibatkan Raski Mokodompiw salah satu personil pansus yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Walk Out sambil mengajak anggota Fraksi PG yang ada di Pansus untuk meninggalkan ruang rapat.

Pada awak media, saat diwawancarai perihal aksi WO yang dilakukannya. Raski mengatakan bahwa itu adalah sikap yang harus partai Golkar tempuh. Walkout kami tidak berkaitan dengan tahapan maupun teknis isi Ranperda karena prinsipnya sikap Fraksi Golkar jelas.

“Seandainya cuma sendiri pun Fraksi Golkar berpandangan bahwa kekurangan-kekurangan di Ranperda itu harus dilengkapi, kalau tidak dilengkapi mohon maaf Fraksi Golkar belum akan bersama-sama dengan fraksi lainnya, itu sikap kami,” tegas Raski.

Hal kedua menurut Mokodompit yang membuat FPG mundur adalah terkait pernyataan dari Melky Pangemanan yang mengatakan dari lima fraksi kalau sudah ada tiga fraksi yang sudah memasukan pendapat akhir atau dalam arti sudah menyetujui seakan akan mengisyaratkan bahwa tanpa Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat mereka sudah bisa jalan.

“Kalau begitu buat apa Fraksi Golkar ada di ruangan rapat? Atas sikap itu Fraksi Golkar keluar saja dari ruangan karena sudah tidak dianggap lagi oleh Melky Pangemanan yang adalah juru bicara representasi dari Fraksi PDIP,” tegas Anggota DPRD Sulut Dapil Bolaang Mongondow Raya itu.

Ditambahkan oleh Rasky, kalau Fraksi Golkar tidak lagi di libatkan kami juga tahu diri karena kami bukan fraksi mayoritas di DPRD Sulut.

“Tapi yang pasti selama Ranperda ini kami anggap merugikan masyarakat dan bisa berdampak ke Gubernur sekalipun beda pilihan kemarin tapi dalam hal ini kita tentu perlu menyelamatkan gubernur dan dampaknya bisa sampai ke DPR karena takut salah mengambil kebijakan keputusan dalam Ranperda ini Fraksi Golkar DPRD Sulut bersikap Ranperda belum bisa disahkan,” tandas Sekretaris DPD I Golkar Sulut itu.

(**/Robby)