MIRIS!!!!! PEMERINTAH GADAIKAN SAWAH WARGA BOLANGAT PADA PT KKI WARGA TERANCAM KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN

Bolmong, Indonewscrime – Miris apa yang terjadi pada warga di 5 desa di Bolangat Timur. Saat Presiden Jokowi sedang gencar gencarnya menyerukan agar Indonesia bisa swasembada beras yang terjadi di 5 desa tersebut justru sebaliknya. Warga justru teancam kehilangan mata pencaharian akibat sawah yang mereka tanami di kuasai oleh PT Karunia Kasih Indah dan di alih fungsikan menjadi lahan sawit.

Diketahui pada 2006 silam DPRD Sulut mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat 160/DPRD/520 tertanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatangai Ketua DPRD Sulut Drs. Syachrial Damopolii dengan keputusan larangan memperpanjang ijin Hak Guna Usaha (HGU) PT Wahana Klabat Sakti (PT WKS) dilahan seluas 354 Ha. Dengan demikian, ijin HGU PT WKS sejak tahun 1981 berakhir pada tahun 2006 yang ada di 5 Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong),

Anehnya beberapa tahun berselang PT. Karunia Kasih Indah (KKI) mengklaim bahwa mereka memiliki ijin HGU PT WKS untuk dijadikan lahan penanaman bibit kelapa sawit dia atas lahan 354 Ha tersebut kemudian dengan semena mena  mengusir petani di 5 desa tersebut.

Padahal jelas dalam surat rekomendasi DPRD Sulut nomor : 160/DPRD/520 tersebut merekomendasikan areal HGU PT WKS yang sudah menjadi lahan tidur, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

Irigasi Yang Di Rusak PT Karunia Kasih Indah Dan DiBelokkan Ke Lahan Sawit.

Diperparah lagi bukan hanya pengusiran terhadap petani, PT KKI berdasarkan fakta di lapangan telah merusak aset negara berupa irigasi yang dibangun pada tahun 1996 dengan anggaran Rp 9 Milyar dan Irigasi yang dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 3,2 Milyar dengan cara mengalihkan air yang seharusnya untuk mengaliri sawah milik warga ke lahan sawit milik PT KKI yang nota bene ditanam di lahan yang dulunya adalah milik pemerintah yang di berikan untuk warga menanam padi dan sudah sekian ratus tahun menjadi mata pencaharian utama warga di 5 desa tersebut.

Penahan Air Yang Sengaja DiTutup Oleh PT KKI Agar Sawah Milik Warga Tidak Lagi Di Aliri Air.

Anggota parlemen DPRD Sulut dari Partai PDI Perjuangan yang kebetulan juga terpilih dari dapil Bolmong Jems Tuuk saat turun ke lokasi pada akhir pekan lalu pun meminta kepada pemerintah mengevaluasi kembali kepemilikan izin dari PT KKI dan mendesak agar lahan ini dapat dikembalikan kepada masyarakat.

“Saya minta pemerintah bisa mengevaluasi lagi izin dari PT KKI dan mengembalikan lagi lahan ini kepada masyarakat. Kenapa? karena dilahan ini masyarakat bisa menikmati Rp 10,5 milyar lebih uang per tahun, dan menghasilkan beras 1500 ton pertahunnya.,” tandasnya.

Secara tegas pula di hadapan warga saat bertatap muka langsung dan meninjau lokasi sawah yang sudah di alih fungsikan tersebut dirinya berjanji akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat dan dalam waktu dekat akan segera melaporkan pada pimpinan DPRD Sulut keadaan yang terjadi di desa Bolangat Timur ini untuk selanjutnya akan mengundang warga serta PT. KKI dalam hearing di DPRD Sulut agar bisa di carikan jalan keluar terbaik.

” Pemerintah harus bisa memberi jaminan kesejahteraan pada warganya, bukan pada pengusaha busuk yang hanya mau meraup keuntugan tanpa memikirkan nasib warga, ” ujar Tuuk tegas.

(Bob)