Permudah Layanan Publik, Sekretariat DPRD Benahi Sistem Pelayanan Adninistrasi

Foto (ist) : Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu.

DPRD Sulut, INewscrime.com- Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Sekretariat DPRD Sulut terus melakukan pembenahan mekanisme atau sistem pelayanan administrasi, dengan penataan ruang tamu yang minimalis dan indah.

Berdasarkan Implementasi UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut Glady Kawatu menyampaikan, ada beberapa komponen yang harus disiapkan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk didalamnya pemerintah daerah, yang lebih khusus juga Sekretariat DPRD.

“Jadi nanti, di depan sini (lobi), semua pelayanan administrasi akan dipusatkan. Surat menyurat, SPPD dan lain sebagainya akan melewati unit layanan administrasi. Kemudian juga, pelayanan tamu, konsultasi, sepanjang dapat diterima di lobi, kita menerima di lobi, tidak perlu harus ke ruangan kerja. Kita sudah menyiapkan semua petugas, dan semua sarana prasana penunjang, dalam rangka pelayanan publik,” terang Sekwan Kawatu didampingi Kabag Umum John Paerunan, Kamis (12/3/2020).

Mantan Kepala Biro (Karo) Organisasi Pemerintah Provinsi Sulut ini berharap, semoga apa yang diterapkan ini akan memberikan implikasi positif terkait dengan kepuasan masyarakat dan tamu yang meminta pelayanan dari DPRD, terutama juga kepada para pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

“Memang, sesuai dengan peraturan Menpan, unit yang di nilai untuk pelayanan publik di perangkat daerah provinsi hanya ada tiga, Bapenda, PTSP dan Dinas Kesehatan melalui RSUD. Tetapi, pada dasarnya adalah, semua perangkat daerah adalah pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.

“Jadi, saya berpikir, kita harus membuat standart yang sama. Itu sebenarnya harapan saya ketika menjadi Karo Organisasi, dan saya bersyukur sebagian besar perangkat daerah sudah melakukan, hanya memang belum optimal. Jadi, saya mengimplementasikan apa yang kemarin saya nilai di Sekretariat DPRD ketika diberi kepercayaan menjadi kepala perangkat daerah,” tuturnya.

Kawatu juga berharap, semua akan memiliki standart yang sama untuk perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (***)