Pengurusan Prona di Desa Kokoleh Dua, Diduga Kuat Ada Pungli, Masyarakat Diminta Rp. 500.000 per Sertifikat

Foto: (ilustrasi)

INewscrime, MINUT – Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Minahasa Utara (Minut) untuk Desa Kokoleh Dua Kecamatan Likupang Selatan, diduga kuat, diwarnai Pungutan liar (Pungli).

Lebih menarik lagi, aktor intelektual pelaku pungli tersebut diduga kuat adalah oknum penjabat hukumtua Ferry Roti, padahal Surat Keputusan (SK) Tiga (3) Menteri bersama yaitu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk Sulawesi Utara biayanya sebesar Rp 350.000.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Minahasa Utara (BPN Minut) melalui Cristy salah seorang pegawai Pengumpul Data Yuridis menuturkan, keputusan Tiga Menteri bersama yang SK-nya sudah dikeluarkan oleh Bupati Minut mengenai biaya Prona PTSL adalah Rp 350. 000.
“Dari BPN Minut tidak ada biaya sama sekali. Kalau PTSL untuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Nol dan itu juga sudah di informasikan waktu lalu melalui sosialisasi di desa sebelum turun penetapan lokasi,” beber Cristy.

Dijelaskannya juga, untuk biaya PTSL dibagian Indonesia Timur termasuk Sulut adalah 350ribu dan itu ada SK dari Kementerian.
Ironinya, masyarakat Desa Kokoleh Dua malah mengaku, biaya yang harus mereka bayarkan adalaj Rp 500.000 per Sertifikat.
Ada 113 peserta Prona PTSL, jadi ada selisih Rp 150.000 dari biaya yang sudah di tetapkan sesuai SK tiga Menteri bersama.
“Waktu penyuluhan juga sudah disampaikan mengenai biaya 350rb sudah termasuk admistrasi. Tapi herannya kami dimintakan harus membayar 500rb per sertifikat. Lalu untuk apa kelebihan biaya 150ribu itu?”, keluh salah satu warga yang minta namanya dirahasiakan.

Sementara Pejabat Hukum Tua Desa Kokoleh Dua Ferry Rotty saat dikonfirmasikan lewat telepon, membantah adanya pernyataan dari masyarakat.
“Saya tidak pernah mematok biaya sampai 500 ribu. Jadi kalau ada warga yang mengatakan demikian, itu tidak benar. Karena semua sudah sesuai peraturan yaitu 350 ribu untuk biaya pengurusan Sertifikat Prona. Dan untuk Sertifikatnya sudah diserahkan ke warga yang berhak menerima,” elak Rotty, Sabtu (21/9/2019).

PTSL sebetulnya merupakan salah satu program unggulan nasional yang digagas Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN.Pelaksanaan PTSL
Program ini adalah implementasi dari salah satu program Nawacita guna percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah atau legalisasi aset. ( */js)