Beranda » Post » Pemekaran Daerah Sulut ‘Dipecut’, Pemprov Siap Tindak Lanjut 

Pemekaran Daerah Sulut ‘Dipecut’, Pemprov Siap Tindak Lanjut 

Foto: Komisi I DPRD Sulut RDP dengan Biro Pemerintahan Setda Sulut

MANADO, INC — Agenda pemekaran daerah di Sulawesi Utara (Sulut) kembali ‘dikorek’. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut mempertanyakan progresnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) nyatakan siap lakukan tindak lanjut.

Hal tersebut ditanyakan Komisi I DPRD Sulut saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulut, Selasa (25/3). Anggota Komisi I, Winsulangi Salindeho mengungkapkan, kebetulan dirinya didaulat sebagai Ketua Umum Percepatan Pemekaran Nusa Utara. “Sampai dimana moratorium pemekaran ini? Apakah masih dipertahankan moratorium atau sudah dilonggarkan untuk proses pemekaran. Saya mengikuti berita dari Dirjen Otda (Direktur Jenderal Otonomi Daerah) mengatakan moratorium pemekaran belum dicabut karena pemerintah lebih mendahulukan pemulihan ekonomi karena pandemi,” ungkap Salindeho dalam RDP di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

Hanya saja menurutnya, ini sudah harus dilakukan pemekaran wilayah. Khususnya yang ada di kepulauan Nusa Utara. “Apalagi pak gubernur sebelumnya sudah mempresentasikan itu ke pemerintah pusat dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI (Republik Indonesia),” tuturnya.

Personil komisi I lainnya, Arthur Kotambunan ikut mendorong. Dirinya menyentil soal peluang bisa dilakukannya pemekaran untuk provinsi yang berbatasan dengan negara lain. “Barangkali sa pemekaran bagi bagi daerah yang berbatasan dengan negara lain,” ujar Arthur.

Kepala Biro Pemerintahan, Jemmy Kumendong menyampaikan, memang moratorium itu dari pusat. Selama itu belum dicabut maka tidak bisa melakukan pemekaran daerah. “Kalau sudah dicabut berarti pemekaran akan jalan tapi selama belum dicabut masih belum ada pemekaran,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Hal itu terkait peluang pemekaran untuk daerah yang berbatasan dengan negara lain. “Nanti akan ditindaklanjuti karena pak Arthur tadi yang bilang bisa pemekaran adalah provinsi yang berbatasan dengan negara lain. Berarti kan sulut termasuk karena berbatasan dengan Filipina. Nanti akan ditindaklanjuti itu,” kuncinya.

(Robby)