Pasca Pimpin Paripurna PAW, Ketua DPRD Sulut Terima Aspirasi Penolakan RUU Pesantren

INEWSCRIME.COM-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (31/10/2018) hari ini menggelar rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka pengambilan sumpah/janji jabatan PAW anggota DPRD Sulut Arifin Pusi Dunggio.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu, Wakil Ketua Marten Manopo, Wakil Ketua Wenny Lumentut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokmabey didampingi unsur Forkopimda Sulut.

Pengambilan sumpah/janji tersebut diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Sulut melalui Kabag Persidangan Setwan Sulut Ronny Geruh.

“Melalui Surat Mendagri, nomor 161.1-7640 tahun 2017 tentang pemberhentian anggota DPRD Sulut Mendagri menimbang dst, mengingat dst dan Surat Gubernur tanggal 28 Juli 2017 perihal PAW atas nama Denny Harry Sumolang dan surat Ketua DPRD Sulut memutuskan dan menetapkan memberhentikan dengan hormat anggota DPRD Denny Sumolang disertai ucapan terima kasih selama menjadi anggota DPRD Sulut. Kemudian, Surat Mendagri nomor 161.1-43 tahun 2018 tentang pengangkatan PAW anggota DPRD Sulut, melalui surat Gubernur Sulut perihal usulan peresmian anggota DPRD Sulut atas nama Arifin Pusi Dunggio sebagaimana juga surat Ketua DPRD Sulut. Hal ini juga sesuai berita acara KPU Sulut tahun 2017 tentang pemeriksaan pemenuhan syarat PAW hasil pemilu 2014 menegaskan Arifin Pusi Dunggio sebagai anggota DPRD Sulut terhitung tanggal pengambilan sumpah janji,” baca Geruh.

Setelah dibacakannya surat tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengambil sumpah/janji PAW Arifin Pusi Dunggio serta menyematkan pin.

Sementara, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam penyampaiannya mengatakan bahwa proses PAW kali ini terasa fenomenal.

“Pertama-tama selamat atas dilantiknya anggota DPRD Sulut Arifin Pusi Dunggio. Ini penggantian yang fenomenal dari bapak Pendeta kepada bapak Haji. Inilah Sulut, daerah yang kita kenal toleransinya sangat tinggi. Saya berharap ini harus kita jaga di NKRI kita, kita tunjukkan dari Sulut kita tercinta,” jelas Dondokambey.

Atas pelantikan ini juga, Dondokambey berharap menghadirkan aspirasi-aspirasi baru bagi pemerintah dalam usaha kita bersama.

“Karena keinginan eksekutif dan legislatif hanya satu yakni bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Pasca paripurna tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw langsung bergegas menerima aspirasi dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Kerukunan Mahasiswa Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (Kema KGPM). Adapun aspirasi terkait mengkritisi pasal yang mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi yang terdapat pada Pasal 69 dan Pasal 70.

“RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja,” koar koordinator aksi Roy Liow dalam orasinya.

Mereka juga mengkritisi adanya batas minimal peserta sekolah minggu dan perizinan untuk sekolah minggu.

“Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta karena merupakan bentuk peribadahan,” ujar Roy Liow.

Oleh karena itu, mereka berharap legislator yang duduk di DPRD Sulut bisa meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat, menolak RUU ini mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi.

“Jika hal ini dibiarkan, akan dikhawatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama,” tukasnya.

  1. Menanggapi aspirasi tersebut, Andrei Angouw memberikan apresiasi atas kesediaan kaum mida dalam menanggapi problema yang ada.
  2. “Pertama saya merasa bangga akan kehadiran teman-teman dalam menyampaikan aspirasi ini. Itu tandanya kepedulian anak muda dalam menyikapi politik sudah semakin baik. Namun tentunya semua itu harus sesuai aturan yang berlaku tanpa melebihi atau menyinggung pihak lain. Mari kita perjuangkan bersama aspirasi ini. Saya janji akan bersama mengawal ini hingga ke DPR RI.  Saya yakin dari dapil Sulut di DPR RI punya keinginan untuk menyampaikan aspirasi dari tanah Sulut. Kami berharap kalau bisa dibuat dalam bentuk tertulis akan lebih baik. Kalau sesuatu yang tertulis bisa diteruskan ke DPR RI karena mereka yang berhak,” tutupnya. (ADVERTORIAL)

Penulis : AWM