Menteri Susi membahayakan Mafia Perikanan ?

PUBLIK BICARA – Beberapa waktu belakangan, masyarakat disuguhkan dengan desas-desus akan adanya reshuffle kabinet. Uniknya, walaupun populer dikalangan masyarakat, Susi Pujiastuti sang Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengepalai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), justru dikabarkan akan teregeser dari kursi menteri. Unik, mengingat justru diluar Indonesia, dalam banyak kesempatan internasional, Susi mendapatkan pelbagai penghargaan dan pujian. Ironisnya, di negerinya sendiri, Susi malah dikabarkan terancam tergusur.

Apabila kita menilik kebelakang, sesungguhnya keberadaan Susi di KKP adalah sebuah langkah taktis dan strategis yang diambil Presiden Jokowi. Susi, menjadi representasi kepemimpinan yang berani keluar dari zona nyaman, berpikir ‘out of the box’. Susi menjadi diskursus dari hasil sistem pendidikan formal Indonesia, yang telah menghasilkan jutaan sarjana bidang kelautan dan perikanan tapi tak kunjung mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perguruan tingginya dalam meningkatkan upaya kedaulatan kelautan dan perikanan Indonesia. Susi menjadi anti-thesa dari “kegagalan” sarjana kelautan dan perikanan kita yang akhirnya harus mengakui bahwa pendidikan yang diperoleh hanya menjadi penjara bagi keinginan mereka memajukan kelautan dan perikanan nasional. Susi Pujiastuti juga menjebol kebiasaan berliku-liku dan mengayun-ayun para politisi yang sempat memimpin KKP, yang disaat menjabat terlalu mengedepankan kompromi-kompromi politik yang pada akhirnya menjauhkan tujuan mulia tentang perlunya kedaulatan kelautan dan perikanan Indonesia.

Dengan ijazah SMP yang digenggamnya, tanpa portofolio aktifitas politik yang cukup, Susi justru mampu membangun kepercayaan masyarakat bangsa akan pentingnya kedaulatan kelautan dan perikanan nasional. Suatu hal yang bahkan gagal diwujudkan oleh seorang profesor sekelas Rohmin Dahuri atau politisi kelas kakap selevel Fadil Mohammad atau Cicip Sutardjo, ketiganya pernah memimpin KKP.

Susi dan Centrang

Susi melarang penggunaan cantrang oleh kapal-kapal penangkap ikan. Pukat, trawl atau cantrang diyakini bukan hanya menghabiskan sumberdaya ikan di masa depan tapi juga merusak ekosistem laut. Suatu kebijakan yang seharusnya tanpa ditawar-tawar harus didukung tanpa reserve, tanpa syarat.

Tetapi kemudian yang terjadi adalah muncul reaksi penolakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai nelayan, terutama yang berdomisili di sepanjang pantai utara (pantura) sepanjang Indramayu hingga Gresik, yang merasa kebijakan Susi melarang penggunaan cantrang menjadi ancaman terhadap keberlangsungan nafkah mereka sebagai “nelayan”. Dengan kata lain, Susi dianggap tidak berpihak pada rakyat nelayan.

Siapa mereka sebenarnya? Secara gamblang, saya tegas mengatakan bahwa mereka bukan nelayan. Nelayan adalah orang-orang yang melakukan aktifitas menangkap ikan sebagai sumber nafkah, memiliki kapal sendiri, mencari ikan sendiri, menangkapnya sendiri, menjualnya sendiri di tempat pelelangan ikan, memperoleh hasilnya sendiri dan menikmati hasilnya sendiri, tanpa meninggalkan kearifan nenek moyang tentang perlunya menjaga keseimbangan sumberdaya laut masa depan dan terjaganya lingkungan hidup kelautan.

Menggunakan cantrang? Jelas mereka sudah kehilangan ruh dari semangat nelayan yang arif kepada kelangsungan masa depan potensi sumberdaya laut dan lingkungan kehidupan laut. Cantrang merusak, untuk itu pengggunaannya dilarang. Dan penegasannya adalah bahwa setiap orang yang bekerja kepada sebuah industri, termasuk industri penangkapan ikan, maka ia bukan lagi seorang nelayan tetapi hanyalah seorang pekerja, buruh. Pekerja di kapal pengguna cantrang, buruh di kapal pengguna cantrang.

Berdasarkan hal diatas, inisiasi sebuah demonstrasi besar didepan Istana Negara beberapa hari lalu dengan mengatasnamakan nelayan, jelas sebuah pembohongan publik. Bukan hanya mereka sudah menjadi bagian dari industri penangkapan ikan, mereka juga adalah orang-orang yang telah jauh dari semangat kearifan kenelayanan yang berpikir utuh tentang pentingnya masa depan potensi sumberdaya kelautan dan lingkungan hidup, sebagaimana nenek moyang mereka lakukan berabad-abad.

Demonstrasi yang dimaksudkan sebagai kulminasi dari aksi-aksi penolakan yang terorganisir dibeberapa tempat di pantai utara Jawa, kemudian berubah dari aksi soal nafkah menjadi aksi “mengganti Susi”. Politisasi cantrang akhirnya dapat dibaca dengan mudah. Partai Kebangkitan Bangsa sejak lama ikut bersuara tentang perlunya Susi membatalkan pelarangan penggunaan cantrang. Langkah ini menjadi anomali mengingat, pertama, pada akhirnya PKB mengabaikan fungsi partai politik sebagai wadah pendidikan bagi masyarakat dengan justru mempolitisasi persoalan cantrang ketimbang menjalankan fungsi pendidikan kepada masyarakat perihal bahaya penggunaan cantrang terhadap masa depan sumberdaya kelautan dan lingkungan hidup. Kedua, PKB sebagai partai pendukung pemerintah seharusnya mengedepankan fungsi dialog dan komunikasi yang bermartabat ketimbang berkoar-koar di media, suatu langkah yang bukan saja tidak selayaknya dilakukan oleh sebuah partai pendukung pemerintah tetapi juga “kampungan”.

Keterlibatan PKB, menjadi lebih kentara ketika dalam aksi demonstrasi didepan Istana Negara, anggota DPR-RI dari PKB, Daniel Johan, yang diyakini tidak punya pengetahuan cukup soal kehidupan nelayan dan permasalahannya, ikut dalam aksi tersebut. Daniel, suka atau tidak adalah bagian dari representasi partainya. Keberadaannya jelas adalah perwakilan dari PKB. Menjadi semakin menukik, apa maksud dari langkah Daniel yang PKB ikut dalam aksi tersebut. Mengingat seharusnya sebagai anggota DPR-RI dari Komisi IV, Komisi yang berkaitan dengan KKP, seyogyanya Daniel menggunakan langkah yang lebih elegan, menyerap aspirasi para demonstran di kantornya di DPR untuk kemudian menyampaikan segala permasalahan kepada pemerintah dalam hal ini KKP, sesuai fungsi pengawasan yang melekat dari DPR. Bukan malah dengan bangga ikut demonstrasi. Repot juga jika seorang anggota DPR-RI bermental demonstran. Apalagi, yang didemo adalahsebuah pemerintahan dimana partainya adalah partai pendukung pemerintah. Upaya Daniel, sangat mungkin dilakukan untuk menciptakan opini belaka. Sayangnya, caranya kampungan.

Menuntut Susi dicopot hanya karena melarang cantrang semakin menegaskan adanya kekuatan TIGA MUSUH NASIONAL yang saat ini mengepung Susi. Para politisi busuk yang melakukan politisasi dan pembusukan opini, mafia penangkapan ikan dan para birokrat maling yang kerap melakukan disinformasi terhadap kebijakan Susi dibawah. Persekongkolan jahat inilah yang sedang dihadapi Susi. Dan, muaranya adalah apakah Presiden Jokowi, lebih mengutamakan pentingnya masa depan sumberdaya kelautan dan lingkungan hidup sebagaimana selama ini telah Susi lakukan, atau malah Presiden berpihak kepada persekutuan ketiganya dengan mencopot Susi dari kursi Menteri KKP.

Kepala BIN dan Statemen Tentang Informasi Intelijen 

Selang beberapa jam pasca demonstrasi orang-orang yang mengaku nelayan didepan Istana Negara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan mengeluarkan pernyataan bahwa ia mendapatkan informasi akurat tentang adanya kekuatan mafia kartel penangkap ikan yang menginginkan Susi Pujiastuti dicopot dari Menteri KKP. Pernyataan Budi Gunawan tentulah sebuah pernyataan yang beralasan, berbasis informasi yang akurasinya tinggi karena didapat dari lembaga selevel Badan Intelijen Negara.

Uniknya, sehari kemudian, lagi-lagi Daniel Johan, anggota DPR-RI dari PKB mengeluarkan reaksi terhadap pernyataan Budi Gunawan tersebut dengan mengatakan akan mengajak perwakilan demonstran, yang ia ikut didalamnya, untuk meminta klarifikasi Budi Gunawan terkait siapa mafia atau kartel yang dimaksud. Kenapa Daniel menjadi reaksioner? Apakah ia merasa disindir oleh pernyataan Budi Gunawan tersebut, lalu kembali membentuk opini seakan-akan menjadi korban pernyataan Budi Gunawan?

Sebagai politisi, apalagi politisi dari partai pendukung pemerintah, Daniel harusnya paham bahwa informasi intelijen bukan kapasitasnya harus diklarifikasi. Mengingat unsur kerahasiaan dari sebuah informasi intelijen. Meminta klarifikasi dengan menyatakannya kepada media adalah sebuah langkah pembentukan opini yang bukan hanya gagal paham bahwa informasi intelijen memiliki sifat rahasia, tapi juga berpotensi melemahkan Kepala BIN dan institusi BIN itu sendiri. Daniel berselancar dengan membentuk opini, yang sesungguhnya malah justru mempertebal anggapan masyarakat awam tentang dimana keberpihakan politiknya.

Jika ia atau demonstran yang bersamanya didepan istana bukan bagian dari mafia dan kartel yang dimaksud oleh Budi Gunawan, kenapa ia gundah.

Apa yang dilakukan oleh Budi Gunawan selaku Kepala BIN adalah pelaksanaan gugus tugas Intelijen Maritim. Yang menitikberatkan kepada pertahanan terhadap semua potensi ekonomi, bisnis dan sumberdaya maritim nasional. Budi Gunawan hanya ingin mempertegas fungsi dari informasi yang digali oleh Badan Intelijen Negara. Dan sebaiknya Daniel Johan, kembali ke parlemen dan tidak lagi bermain dijalan sebagai demonstran yang berakibat terbentuknya mentalitas oposisi, padahal disaat yang sama ia menyandang jabatan seorang anggota dewan dari partai pendukung pemerintah.

Oleh : Irwan. S (Penulis adalah Pemerhati Mata Maritim, Tinggal di Jakarta )