Bolmong, INewscrime – Permasalahan alih fungsi lahan HGU yang awalnya diperuntukkan bagi petani sawah  kini dijadikan lahan kelapa sawit oleh PT Karunia Kasih Indah (KKI) , yang berada di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) nampaknya bakal berbuntut panjang.
Pasalnya setelah Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja ke desa tersebut, Rabu (24/05) kemarin, didapati kebenaran adanya pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh PT KKI. Dan tak hanya itu, Komisi I dibawah pimpinan Ketua Komisi I Drs Ferdinand Mewengkang juga mendapati beberapa aset pemerintah yang dibangun melalui anggaran negara seperti saluran irigasi dan gang parit telah dirusak oleh pihak perusahaan KKI, dimana kedua irigasi dibangun pada tahun 1996 dengan anggaran sekira Rp 9 miliar dan Irigasi yang dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 3,2 miliar.
Foto : Saluran irigasi yang dirusak oleh perusahaan KKI
Mewengkang yang diwawancarai oleh wartawan seusai kunjungan tersebut mengatakan bahwa terkait the masalah tersebut akan dilakukan hearing dengan pihak terkait, termasuk pihak PT. Karunia Kasih Indah (KKI).
“Kami akan panggil hearing semua pihak terkait juga PT.KKI. Tapi beri kami waktu karena ada beberapa agenda kerja yang sudah ditetapkan,” ujar Mewengkang dihadapan warga Bolangat dan Bolangat Timur.
Berbeda dengan Mewengkang menurut Jems Tuuk, anggota Komisi I yang merupakan orang pertama yang menerima aspirasi masyarakat Bolangat tersebut mengatakan bahwa permasalahan ini tidaklah cukup dengan hanya melakukan hearing saja.
“Di panggil hearig saja tidak cukup, harus dibentuk pansus untuk membongkar kebobrokan ketidak adilan yang terjadi, ” tegas legislator yang memang di kenal  Vokal ini.
Lebih tegas lagi dirinya mengatakan, masalah ini sudah sangat serius. Diri nya menduga ada keterlibatan pejabat-pejabat daerah terkait ini.
“Saya khawatir pejabat-pejabat negara di kabupaten melakukan perampokan terhadap hak hak rakyat atas nama konstitusi. Ini harus dibongkar, begitu banyak orang terlibat. Untuk itu akan dipanggil mantan Bupati Bolmong Salihi, harus memberikan keterangan di pansus. Saya juga akan panggil mantan kadis kehutanan provinsi dan minta pertanggung jawaban.
Kemudian saya akan panggil juga mantan ketua DPRD kabupaten bolmong. Kenapa ketua DPRD bolmong diam dengan kasus yang luar biasa dan mengarah pada penyengsaraan rakyat. Itu semua harus di bongkar, apa sebenarnya yang melatar belakangi,” tegas Tuuk.
Hal yang paling mencengangkan dalam dari kunjungan kerja tersebut adalah saat  Tuuk membeberkan bahwa dalam Renja, Resta, RT RW tidak menata pada perkebunan sawit.
“Bahwa pertanian dan perkebunan sulut bukan wilayah sawit. Itu informasi yang saya dapat,” pungkas Tuuk.
Sempat terjadi perdebatan yang alot antara para legislator dengan oknum sekuriti dari perusahaan KKI saat para anggota DPRD hendak keluar dari area kelapa sawit bersama para rombongan. Oknum sekuriti tersebut menantang para anggota DPRD agar menunjukan surat perintah peninjauan lapangan. Namun saat ditanyai oleh para anggota DPRD terkait akses jalan menuju area kelapa sawit milik siapa, oknum sekuriti tersebut enggan menjawabnya.
Dalam tinjauan lapangan tersebut selain Tuuk dan Mewengkang  personil komisi I yang ikut serta adalah Sekretaris komisi I Jeanny M Mumek, anggota komisi I Mursan A Imban, Sjenny Kalangi serta para staf dari Setwan Sulut. (Roby)