Komisi IX Sidak Pelayanan BPJS Di RSUP Prof RD Kandou

Manado, INewscrime.com- Komisi IX DPR-RI bersama rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene melakukan peninjauan ke RSUP Prof Kandou Manado, dan disambut dengan baik oleh Direktur Utama RSUP Kandou Jimmy Panelewen di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP, Rabu (18/12/2019).

Saat diwawancarai sejumlah awak media, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, kunjungannya ke RS Prof Kandou bersama rombongan, ingin melihat langsung langsung pelayanan BPJS seperti apa kepada pasien, pelayanan rumah sakit itu bagaimana, supaya tidak simpang siur.

“Yang disampaikan tidak berbeda, saat tadi saya bicara dengan beberapa pasien yang adalah peserta BPJS untuk pelayanan obat mereka tidak ada masalah, dan kami melihat ada penambahan kamar untuk kelas 3 sekira 60% karena disini baru 39%. Karena dengan kenaikan BPJS dan sebagainya, Kelas I, Kelas II itu, bisa turun kelas. Jadi, pasti bisa meledak untuk Kelas III. Karena setiap kami rapat dipusat kami meminta RS untuk menambah ruangan untuk kelas 3 akibat dari kenaikan iuran BPJS” ungkap Felly.

Ditambahkannya juga, pihak RS Prof Kandou menyampaikan kalau pelayanan BPJS lebih bagus, tapi tetap terlambat sampai tiga bulan.

“Memang, kita ada utang begitu banyak, dan kemarin juga sementara bagaimana caranya untuk selesaikan. Karena, BPJS ini pasti ada hubungan dengan urusan pelayanan ke masyarakat. Itu, erat sekali hubungannya, biar juga tidak terhambat. Tetapi, luar biasa pak Direktur di sini, bisa memberikan subsidi juga ya, kekurangan dari BPJS pun dibantu. Jadi, tidak ada masalh untuk pelayanan itu,” ucap FER.

Srikandi Sulawesi Utara bersama rombongan Komisi IX berharap, untuk RS Prof Kandou kedepan, semakin maksimal.

“Jadi, bukan dengan keadaan seperti ini. Saya bisa datang dengan resmi, bisa juga datang dengan tidak resmi untuk mengetahui bagaimana pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Runtuwene.

Pada kesempatan yang sama, terkait penangan pasien BPJS, Runtuwene meminta pihak Kementerian Kesehatan agar ada cara punishment (mengarahkan tingkah laku) oknum-oknum pihak rumah sakit yang dengan sengaja menelantarkan pasien.

“Memang ada beberapa rumah sakit swasta yang menolak, dan itu kita tidak bisa lagi tutup mata, itu ada. Beberapa yang menolak dengan alasan tidak ada kamar. Tapi, keluarga pasien sampai curiga dan pergi lihat kamarnya, betul nda tidak ada kamar kosong? Ternyata ada,” tukasnya.

Lanjutnya, ”Nah, inilah yang kami minta juga kepada Kementerian Kesehatan, biar ada cara Punishment orang-orang seperti itu, oknum-oknum yang melakukan itu. Mungkin bukan rumah sakitnya, tapi oknum-oknumnya yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Beberapa poin penting dari hasil peninjauan Komisi IX, diantaranya adalah masalah jarak dari perawatan Kelas I sampai dengan Kelas III, masalah Irina yang terlalu jauh, masalah transpalansi ginjal yang belum mendapatkan izin, sementara ESDM dan peralatan menunjang.

Selain itu juga, Komisi IX DPR RI sempat berinteraksi dengan para pasien, menanyakan keluhan-keluhan, berapa lama dirawat di rumah sakit, fasilitas apa yang dipakai, apakah bayar sendiri.

“Tapi, rata-rata yang kami tanyakan tadi itu, mereka menggunakan fasilitas BPJS. Kemudian kami tanyakan juga, adakah mereka disuruh tebus obat sendiri, ternyata tidak ada, dari beberapa pasien. Yang paling menarik bagi saya tadi, dari beberapa orang kita bicara gitu, rata-rata itu orang sakit ginjal. Itu tinggi sekali ternyata di Sulawesi Utara, dan itu biayanya panjang, biayanya besar. Ini juga salah satu beban pembebanan ke BPJS, waktu itu disampaikan. Jadi, memang harus ada upaya dari pemerintah, harus melihat ini apa, sampai di Sulawesi Utara kok banyak sekali. Ini pasti pola hidup, nah ini harus disampai-sampaikan melalui Puskesmas dan segala macam untuk promosi preventif (tindakan). Kita harus tingkatkan untuk itu,” tutup Srikandi Partai Nasdem ini.

Diketahui Kunker tersebut dihadiri oleh 21 anggota DPR-RI dan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut Braien Waworuntu. (**/rkm)