Beranda » Post » KOMISI III DPR RI : “KAMI AKAN TURUN LAPANGAN KE BOJONG KONENG DAN CIJAYANTI UNTUK MELIHAT LANGSUNG TERKAIT PERAMPASAN TANAH WARGA YANG DI LAKUKAN PT.SENTUL CITY”

KOMISI III DPR RI : “KAMI AKAN TURUN LAPANGAN KE BOJONG KONENG DAN CIJAYANTI UNTUK MELIHAT LANGSUNG TERKAIT PERAMPASAN TANAH WARGA YANG DI LAKUKAN PT.SENTUL CITY”

Kuasa Hukum warga Bojong koneng Widi Syailendra dan BrigJen Junior Tumilaar menyampaikan paparan terkait kasus sentul city di depan Komisi III DPR RI.
Brigadir Jendral TNI Junior Tumilaar ikut pula hadir di pertemuan audensi dengan kepala Humas ATR/BPN beserta staff.

Jakarta,Inewscrime.com –  III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah perwakilan warga Bojong Koneng berkaitan dengan sengketa tanah melawan PT Sentul City.Perwakilan yang hadir dalam acara rapat dengar pendapat di sampaikan oleh Kuasa Hukum warga bojongkoneng bpk Widi Syailendra, SH. Dan juga di hadiri pula oleh Penasihat Persatuan Warga Bojong koneng dan Cijayanti bapak Brigadir Jendral TNI Junior Tumilaar.

Mereka yang menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat kepada Komisi III DPR RI terkait kasus penyerobotan atau perampasan tanah milik warga oleh PT Sentul City hingga di terima oleh Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, beliau mengusulkan agar Komisi III DPR secara konkret akan melakukan kunjungan ke lokasi sengketa tersebut.

“Yang ingin saya sampaikan usul konkretnya dulu. Saya kira Komisi III, blok Timur, Pak Hinca Pandjaitan ke-13, dan Ibu Eva, dan Kapolda Kalimantan Timur (purnawirawan) Irjen Pol Safaruddin, dan Kiai Romo Syafi’i usulkan kita lakukan kunjungan spesifik ke lapangan,” kata Arsul saat rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR/MPR, Rabu (19/1/2022).

“Sepakat,” jawab anggota DPR lainnya seraya bertepuk tangan.
Arsul mengatakan kunjungan tersebut demi menelusuri persoalan sengketa tanah antara warga dan PT Sentul City. Dia menyebut ada hal yang mungkin dilewati oleh PT Sentul City terkait hak masyarakat.

“Jadi itu usul saya. Memang, kalau kita melihat Sentul city tentu dari sisi hukum formal, karena mereka pegang sertifikat, mereka merasa sertifikat itu segala-galanya,” sebut Arsul.

“Tapi, mari kita telusuri dari awal bagaimana dari HGU kemudian terbit jadi HGB. Tentu logical step-nya adalah HGU-nya hapus, kemudian terbit HGB,” imbuhnya.

Arsul kemudian menjelaskan soal peralihan HGU menjadi HGB. Dalam proses peralihan, sebut dia, ada kewajiban untuk menghormati hak masyarakat yang telah menggarap dan tinggal di atas lahan dimaksud.

“Tapi, ketika HGU hapus itu kan berarti ada proses jadi tanah negara dulu. Ketika menjadi tanah negara, sebelum terbit HGB, ada hak mendahulu mestinya. Hak mendahulu adalah haknya rakyat yang telah menggarap, menduduki, tinggal di situ. Hak mendahulu itu harus dihormati. Tidak bisa dinegasikan begitu saja rakyat. Ini yang bisa kita suarakan,” papar Waketum PPP itu.
Senada dengan Arsul.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh juga menyoroti HGB yang dimiliki Sentul City. Dia memastikan akan merundingkan bersama Komisi III DPR untuk kunjungan spesifik menelusuri persoalan tersebut.

“Jadi proses peralihan dari HGU ke HGB biasanya BPN terbitkan secara makrol, di dalamnya ada hak masyarakat yang masih belum diselesaikan perusahaan terkait. Nanti diusulkan oleh Pak Arsul kita akan lakukan kunjungan spesifik kami akan rundingkan ke dalam,” tutur Khairul.

Forum Pemuda Pemudi peduli Warga Bojong koneng melakukan aksi demo di depan Kantor Kementrian ATR/BPN.

Pada kesempatan yang sama, Persatuan Warga Bojong koneng dan Cijayanti pukul 13.00 wib Rabu 19/1/22 menggelar aksi di depan kantor Kementrian ATR / BPN di jakarta, dengan dukungan dari FORUM PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN
Menyampaikan aspirasi perihal yang sama dengan lanjutan aksi minggu lalu di depan kantor DPR/MPR RI bahwa ” Kami warga yang mempunyai hak garap bidang tanah didesa Cijayanti, Desa Bojongkoneng dan Desa
sekitarnya,KecBabakan Madang kabBogor,Provinsi JawaBarat.

“PT Sentul City melakukan klaim kepemilikan bidang tanah dengan melakukan pengiriman surat somasi agar kami meninggalkan lahan kami dalam waktu 1 minggu, hingga akhirnya mereka lakukan penggusuran di sertai preman bayaran dan mengintimidasi warga ,”ujar Ritonga kordinator aksi .

Dalam aksi tersebut, Ketua Persatuan warga bojong koneng dan cijayanti bapak Lulusno Dihardjo, SP beserta rekan rekan sesama warga di terima oleh Kepala Humas Kementrian ATR / BPN dan mereka menyimak secara seksama dan akan mengambil sikap yang kongkrit dalam kasus tersebut.

Hingga disepakati akan berkordinasi kepala BPN bogor dengan penasehat Persatuan Warga Bojongkoneng dan Cijayanti Brigadir Jendral TNI Junior Tumilaar yang datang terlambat di karenakan sebelumnya ikut hadir di Komisi III DPR RI untuk bersama sama melakukan pemetaan wilayah yang bermasalah.

 

( Hans Montolalu/** )