KOMISI I DPRD SULUT TERIMA PEMKAB MINAHASA, HUKUM TUA DAN TOKMAS LANGOWAN BAHAS PERKEBUNAN KELELONDEY

Foto : Suasana RDP Komisi I Bersama Pemkab Minahasa, Hukum Tua Dan Tokmas Langowan Barat.

MANADO, INC — Komisi I Deprov Sulut kedatangan Sejumlah Hukum tua dan Tokoh Masyarakat Desa Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

Adapun kedatangan mereka adalah untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Sulut terkait pengambilalihan secara paksa atas perkebunan seluas 334 di kalelonday oleh pihak TNI yang akan membangun fasilitas TNI.

Dalam hearing tersebut, Robby Bolung Hukum Tua Raringis, menjelaskan jika perkebunan kalelondey sebelumnya tidak ada masalah karena masing-masing mengelola areal yang selama ini menjadi haknya, namun masalah timbul ketika TNI melakukan pembangunan fasilitas sehingga masyarakat melayangkan komplen karena lokasi pertanian akan hilang akibat pembangunan fasilitas TNI.” Kami tidak menolak kehadiran TNI, karena sudah lebih 40 tahun hidup berdampingan, tapi soal pembangunan fasilitas agar tidak menghilangkan hak atas lahan perkebunan dari masyarakat,” terang Bolung.

Ditambahkan oleh Robby Pangalila , salah seorang Tokmas di Kelelondey, harapan warga sengketa lahan kalelondey cepat diselesaikan, agar masyarakat dapat kembali beraktifitas bertani dengan tenang tanpa ada kekuatiran,”ujarnya pada personil Komisi I yang sore itu dipimpin oleh Ketua Komisi Vonny Paat.

Terkait itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Assisten II Wenny Talumewo menjamin jika apa yang menjadi keinginan masyarakat khususnya mereka yang telah memiliki hak kepemilikan
“Sudah tidak ada masalah karena telah ada kesepakatan bersama dengan pihak TNI, yang akan melakukan pendataan atas lahan pertanian warga tidak akan dibangun fasilitas TNI dan tetap menjadi milik masyarakat,”kata Talumewo .

Sementara itu, Komisi I DPRD Sulut melalui Ketua Komisi Vonny Paat memberi apresiasi atas upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang berhasil memfasilitasi keinginan masyarakat.
” Kami memberi apresiasi kepada para pihak yang sudah memberikan jalan keluar yang baik, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat direalisasikan,” kata Paat.

Dari hasil pertemuan RDP yang dihadiri sejumlah Anggota DPRD Sulut tersebut direkomendasikan agar persoalan lahan Pertanian Kalelondey diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten yang saat ini sementara melakukan upaya penyelesaian sengketa bahkan menjamin jika hak pengelolaan lahan tersebut akan terus berlanjut dan tidak akan .
“Yang pasti DPRD mendorong agar persoalan yang dihadapi masyarakat cepat selesai, dan dapat diupayakan agar semua pihak dapat mendapatkan jalan keluar terbaik,” tutup Paat

Senada dengan Vonny Paat, Anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh berharap masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti proses yang sementara diupayakan pemerintah.” Jika ada masyarakat yang ingin masuk hutan sebaiknya jangan karena akan timbul masalah baru, semua diserahkan kepada pemerintah agar persoalan yang sementara dihadapi cepat selesai,” kata Kaloh.

Diketahui hearing sore itu dihadiri oleh Ketua Komisi 1 Deprov Sulut Vonny Paat, bersama Wakil Ketua Komisi M Wongso, Fabian Kaloh, Ronal.Sampel, Imelda Novita Rewah dan sejumlah tokoh masyarakat dan para hukum tua diantaranya Hukum Tua Desa Apleng, Hukum Tua Desa Raringis dan Hukum Tua Desa Tumaratas.

(**/RKM)