Ketika Aparat Diduga Menjadi Pembela Para Koruptor Di Daerah, KPK Harus Buka Cabang

Inwescrime, Bomong – Penegakan hukum di wilayah bolmong terkesan lamban, Kasus Dugaan korupsi dana kehumasan pemkab bolmong senilai 7,3 Milyar seakan di diamin begitu saja oleh aparat meskipun telah menjadi viral di media sosial.

Beberapa waktu yang dugaan korupsi ini sempat menjadi perbincangan sejumlah aktifis dan lsm bahkan kasat reskrim Akp Hani Lukas selaku kasar reskrim sudah pernah mengeluarkan statmen untuk menindak lanjuti dugaan korupsi dana kehumasan pemkab bolmong berbandrol 7,3 Milyar tersebut.

“Dix selaku aktifis BMCW meminta keseriusan aparat penegak hukum dalam hal ini polres minsel untuk menindaklanjuti masalah korupsi ini jangan hanya sampai di pencitraan saja mengeluarkan statmen akan dan tak pernah takut memberantas korupsi di bumi totabuan mana buktinya? Tunjukan kepada rakyat bolmong bahwa polres bolmong itu milik rakyat bukan milik sekelompok orang atau milik penguasa. ” pintahnya.

kami selaku masyarakat berhak untuk menuntut aparat penegak hukum mengungkap bahkan secepatnya menangkap oknum oknum penilap uang rakyat itu,  Dana kehumasan itu bersumber dari APBD Jika di korupsi oleh orang orang tertentu demi kepentingan pribdadinya maka rwkyat tentunya akan marah, jangan sampai rakyat turun ke jalan akibat hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. tambahnya.

Dikatakanya lagi, bahwa Jika polres bolmong tidak mampu untuk mengungkap sejumlah kasus korupsi di wilayah bolmong raya ini maka, saya akan berdoa semoga para leluhur yang telah mendahului kita akan memanggil bapak bapak semua karena ketidakadilan dan ketidak berpihakanya kepada rakyat.

“Saya sangat bingung dengan aparat penegak hukum saat ini kalau kasus ada kepentingan sangat cepat dan sangat bisa mereka lakukan pemyelidikan, penyidikan bahkan limpahkan ke jpu contohnya kasus mantan bupati yang memekarkan bolmong raya ini Bunda Marlina Moha di krimininalisasi karena adanya kepentingan politik dan dorongan sponsorsif. Kenapa kasus korupsi yang sudah jelas jelas terjadi di biarkan begitu saja ? Hanya sampai di statmen akan dilakukan penyelidikan namun hingga saat ini tidak ada perkembangannya.  Sudah begitu bobrok kah pengekan hukum di negeri ini ? ” kami selaku aktifis tak akan diam dan kami akan terus berjuang dan kami akan menyurati KPK untuk kiranya membuka cabang ke daerah daerah sebagai kantor perwakilan. ” pungkas Dix