Kerjasama dengan Pemkab Minut,BPK RI Gelar Sosialisasi di Sutanraja Hotel

Minut,inewscrime.com – Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan menghadiri kegiatan sosialisasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengelolaan Dana Desa yang di gelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut),senin (8/5/17) di Convention Hall Sutanraja Hotel desa Watutumou II kecamatan Kalawat.

Secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) yang diikuti seluruh Kepala SKPD,Camat,Hukum Tua (Kepala Desa),Kepala Sekolah se Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Dalam sambutannya,Bupati Panambunan mengapresiasi akan perhatian dari BPK RI ditengah tugas pemeriksaan bisa menggelar acara sosialisasi ini.Bupati berharap, Kepala SKPD, Camat, Hukum Tua (Kepala Desa), Kepsek dan para bendahara agar mengikuti dengan baik dan menyimak pemaparan dari pemateri.

“Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberi perhatian khusus kepada Kabupaten Minut.Karena ini terkait pengelolaan keuangan yang sangat penting, saya minta para peserta mengikuti dengan baik”,ucap Panambunan.

Anggota VI BPK RI Dr. Hary Azhar Aziz MA dalam arahannya menjelaskan saat ini dari temuan yang ada di Kabupaten Minut,baru 42% rekomendasi penyelesaian yang diselesaikan, sedangkan sisanya 58% saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap hasil pemeriksaan untuk tahun 2016, Minut akan memperoleh hasil yang baik yang nantinya akan diumumkan pada akhir Mei ini. Mudah-mudahan akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti pada tahun 2015 lalu”,jelas Aziz.

Sedangkan pemateri tunggal Auditor Utama VI BPK RI Syafrudin Mosii SE MM dalam pemaparannya, mengingatkan untuk para Hukum Tua (Kepala Desa) untuk mengelola keuangan di desa sesuai dengan aturan yang ada.

“Jika salah mengelola, konsekuensinya berurusan dengan hukum.Standart akuntansi pemerintahan yang berbasis aktual, kecukupan ¬†pengungkapan, berdasarkan sistim pengendalian internal dan keempat adalah kepatuhan pada peraturan perundang undangan. Jika ini dipenuhi secara otomatis BPK akan memberikan WTP”, terang Mosii.

Diketahui saat ini BPK RI bersama perwakilan Sulut sedang melakukan pemeriksaan di kabupaten/kota dan Minut adalah salah satunya. Untuk pengumuman dan penyerahan opini dari BPK akan disampaikan akhir bulan ini.

(Ein)