Imewscrime – Manado – Hari ini selasa 17 April 2017 Sidang lanjutan kasus audiens bupati dan wakil bupati Bolmong berlangsung di ruang sidang Cakra lantai dua pengadilan tipikor Manado.

Sidang kasus korupsi ini dipimpin oleh ketua majelis hakim Vincentius Banar. T SH MH.

Dalam sidang ini jaksa penuntut umum Pingkan SH MH menghadirkan tujuh orang saksi yang mengetahui proses pencairan dana audens ini.

Menariknya  Vita sanggilalungsalah satu saksi memberikan kesaksian  selaku penyimpan barang, mengatakan saya tidak menerima dalam bentuk barang tetapi saya hanya menerima dokumen atau hanya di atas kertas dalam bentuk berita acara penerimaan barang dan saya tidak pernah melihat bentuk barang.

Yang seharusnya barang yang terdapat dalam berita acara harus ada bentuk fisiknya, tapi saya dipaksa PPTK,
Sementara wujud barangnya tidak ada kata saksi.

Selanjutnya saksi Yossi selaku bendahara hanya menerima kwitansi dari pihak ketiga, dan dalam dokumen tidak dilampirkan foto adalah tanggung jawab PPK, dan dana 800juta yang saya cairkan dalam dua tahap atas persetujuan PPTK. Intinya semua atas pengetahuan dan sepersetujuan PPTK.

Dalam sidang ketiga ini di depan majelis hakim dan menjadi fakta persidangan Semua Saksi mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan atau keterlibatan Kabag umum terkait pencairan anggaran tersebut.

Tak kala menariknya lagi Dalam persidangan ini terungkap kembali bahwa peran kuasa pengguna anggaran UP alias Ulfa kembali terangkat, dimana saksi saksi mengatakan bahwa anggaran bisa dicairkan jika ada tanda tangan UP alias Ulfa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang juga adalah asisten III Pemkab Bolmong. Ungkap saksi kepada majelis hakim.

Menarik kembali kebelakang penyidikan kasus dana audens ini dimana ulfa paputungan selaku kuaaa pengguna anggaran yang bertanggungjawab atas pencairan dana audens tersebut hingga saat ini belum ditetapkan tersangka oleh penyidik korupsi polda sulut. Padahal mantan asisten III pemkab bolmong sudah beberapa kali di ambil keteranganya oleh penyidik.

Benny ramdhani beberapa waktu lalu mengatakan kepada awak media bahwa dirinya menantang kapolda sulut untuk dapat memproses kasus korupsi dana audens pemkab bolmong ini secara tuntas. Artinya seseorang yang lebih dominan dan paling bertanggungjawab terhadap pencairan dana kok malah belum ditetapkan tersangka. Jangan sampai proses penyidikan kasus korupsi ini di nodai oleh praktek praktek inprosedural karena reques atau hasil lobi dari pada para oknum oknum penjarah uang rakyat ini. Pungkasnya.

( dix)