Jems Tuuk : Penambang Rakyat Tidak Butuh BLT, Yang Mereka Butuh Regulasi

Foto: Ketua APRI Jems Tuuk. 

MANADO, INC — Rapat dengar pendapat antara Lintas Komisi I-4 DPRD Sulut dengan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI)Sulut Selasa 15/9-2020 yang berlangsung di ruang serbaguna DPRD Sulut berjalan alot.

APRI yang diketuai oleh Jems Tuuk berharap anggota DPRD Sulut lintas komisi bergerak cepat untuk bisa membuat regulasi untuk pertambangan rakyat.

Pada awak media usai RDP Tuuk berharap aspirasi ini mendapatkan respon cepat dari pemerintah daerah dan pusat dengan menerbitkan regulasi perizinan tambang rakyat

“Kami datang kesini untuk meminta regulasi tentang pertambangan rakyat karena kami sadar bahwa kami ini ingin bekerja dengan nyaman tanpa harus dikejar-kejar oleh petugas berwajib. Kami ini juga ingin bayar pajak.” tegas Tuuk.

Pada awak media James Tuuk membeberkan jumlah orang yang bergantung hidup di tambang rakyat ini
” Ada kurang lebih 170.000 orang yang menambang di tambang rakyat, dan diantara 170.000 orang ini dia juga menghidupi keluarganya, jadi bisa sampai kurang lebih 500.000an orang yang bergantung hidup disini.” beber Tuuk.

“Ini dikarenakan saat Pandemi terjadi PHK dimana-mana, dan akhirnya banyak orang yang kembali ke kampung untuk menambang di tanahnya sendiri” lanjut JT

APRI Sulut juga mengemukakan bahwa ditengah pandemi ini hanya sektoral tambang rakyat yang tidak terdampak terhadap perekonomian warga, maka dari itu APRI Sulut meminta agar bisa diperhatikan para penambang ini
“Ditengah pandemi ini kami tidak butuh BLT, kami hanya minta regulasi.

Lebih tegas lagi Tuuk mengatakan, “walaupun mengenai WPR sudah di atur pada UU No 4 2009 namun implementasi dari UU tersebut tidak ada sama sekali karena pada kenyataannya para penambang malah ditangkap saat melakukan aktifitas pertambangan dilokasi yang notabene milik mereka sendiri, itulah yang ingin kami inginkan DPRD perjuangkan di Kementerian ESDM, ” Tandas Tuuk.

(RKM)