Jems Tuuk : Dinas ESDM Tidak Beri Efek Positif Pada Penambang Rakyat, Hanya Menstigma Negatif Tentang Tambang Emas Liar

Foto : Jems Tuuk

Manado, inewscrime.com– Bukan Jems Tuuk namanya kalau tidak vokal. Pembahasan Ranperda Pertambangan antara Pansus DPRD Sulut dan Dinas-dinas terkait yang berlangsung kemarin (selasa, 25/6-2019) jadi buktinya.

Merasa bahwa dinas ESDM sebagai dinas terkait belum mampu memberi efek positif pada para penambang rakyat, dengan keras Tuuk menyoroti Dinas ESDM.  Akibatnya B.A.Tinungki sebagai Kadis ESDM harus menerima sorotan tajam Jems Tuuk yang dialamatkan pada SKPD yang dipimpinnya.
“Dinas ESDM tidak ada kontribusi kepada rakyat kecuali stigma menyalakan rakyat tentang adanya tambang emas ilegal, terus bagaimana Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,,” sembur Tuuk.

Menanggapi sorotan tajam Jems Tuuk, Kepala Dinas ESDM, B A tinungki  mengatakan bahwa Dinas ESDM juga memberikan bantuan kepada masyarakat, Tuuk pun menjawab, di Sulut ada banyak WPR, pernah tidak Dinas ESDM memberikan Alat-alat penunjang untuk penambang?  Tidak pernah,”ucap Tuuk. Apalagi untuk pelatihan kepada para penambang untuk pengolahan emas,  artinya Dinas dan Kementerian ESDM belum benar-benar memahami bahwa rakyat itu berdaulat. Mungkin mereka (Dinas ESDM) berpikir kelompok-kelompok kapitalis, pengusaha-pengusaha besar ini yang berdaulat dan tidak memperhatikan masyarakat kecil.

Contohnya, UU nomor 4 sudah diatur bahwa pembagiannya adalah perorangan 1 hektar,  untuk kelompok 5 hektar dan koperasi 10 hektar tapi untuk turunannya tidak diatur secara detil.

“merujuk dari situ, ngapain perda ini dibahas. Untuk itu, kami (Pansus DPRD Sulut) mengusulkan IUPK, dimana kementerian berhak menunjuk BUMN atau BUMD sebagai peserta lelang dan tidak ada saingan cuma sendiri.  Permen ESDM nomor 11 tahun 2018 pasal 28 ayat 2, minimal saham diberikan 10% khususnya untuk BUMN dan diberikan kepada BUMD provinsi dan Kabupaten. Ataupun IUP misalnya,  contoh PT. MSM dan JRBM, Pemerintah dapat apa? Tidak dapat apa-apa! kenapa kita tidak bisa tambahkan di perda untuk kontribusi tambahan seperti AHOK buat di DKI jakarta waktu masih menjabat sebagai Gubernur yakni 15%, supaya PAD kita bertambah dan tidak mengurangi hak yang diatur oleh UU karena ini bentuk penghargaan untuk kearifan lokal,” jelasnya.

Lanjut dikatakan oleh Tuuk, “tak hanya itu, Perda ini harus diatur sebaik-baiknya.
“adapun 3 isu yakni harus memayungi penambang tradisional, tambang rakyat dengan izin IPR, luas lahan IUP yang diberikan kepada perusahan 10% wajib diberikan kepada rakyat dan ada kontribusi tambahan selain CSR sebesar 10% masuk ke KAS Pemerintah provinsi dan Kabupaten mengacu ke pembagian 4% untuk Pemerintah provinsi dan 6% untuk kabupaten. Itu yang harus diatur dalam perda ini, “pungkas Jems.(***)