Jefry Dendeng : Tidak Ada Payung Hukum Yang Menjamin Untuk BSG Setujui Permintaan Penangguhan Kredit Sejumlah Kabupaten/Kota

Dirut BSG Jefry Dendeng Saat Memaparkan Kinerja di Hadapan Pansus LKPJ Gubernur 2019. (Foto : Christy L) 

MANADO, INC- Sehubungan dengan dampak ekonomi yang terjadi akibat wabah Covid-19, sejumlah kepala daerah Bupati/Walikota mengajukan permohonan penundaan kredit Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada management Bank SulutGo.

Pada awak media usai pembahasan bersama Pansus LKPJ Gubernur 2019 di DPRD Jumat(24/4/2020) sore, Dirut BSG Jefry Dendeng menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (PJOK) nomor 11 tahun 2020, ASN tidak masuk dalam kriteria tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countrcylical dampak penyebaran corona virus disease 2019.

“ ASN itu tidak masuk dalam PJOK nomor 11 tahun 2020,  hal ini ditegaskan lagi oleh Kepala OJK pusat yakni bapak Wimbo Santoso kemudian ditegaskan ulang oleh Kepala OJK  Sulut Gorontalo Malut bahwa bahwa ASN tidak masuk dalam POJK  momor 11 tahu 2020.” kata Dendeng yang saat itu didampingi Direktur Umum Revino M Pepah, Direktur Pemasaran Machmud Turuis, Direktur Operasional Welan T Palilingan dan Direktur Kepatuhan Melky T Taliwuna.

 

Pun Dendeng mengatakan dalam melaksanakan setiap kebijakan bank harus berpegang pada payung hukum yang berlaku saat ini

“ Pertama, bank harus bekerja berdasarkan peraturan atau payung hukum yang ada. Nah ini kalau payung hukumnya tidak ada tentunya tidak bisa kita lakukan. Kedua, apabila ini tetap dipaksakan juga maka akan terjadi permasalahan likuiditas di bank ini. Likuiditas kita akan berkurang. Kalau likuiditas kita berkurang maka akan berdampak terhadap penurunan tingkat kesehatan bank.” bebernya.

“ Yang dikhawatirkan bilamana tingkat kesehatan bank akan turun maka akibatnya adalah para pemilik dana yang yang menempatkan dananya di Bank SulutGo bisa menarik semua dananya. Bisa dibayangkan dana yang ada di Bank SulutGo itu 75 persen adalah dana milik masyarakat sisanya atau 25 persen milik Pemda. “ tandasnya.

Dijelaskannya apabila 75 persen dana tersebut tiba-tiba ditarik karena Bank SulutGo ada masalah likuiditas kemudian tingkat kesehatan bank menurun maka sangat berbahaya bagi Bank ini.

“ Likuiditas itu akan berkurang karena ada penundaan pembayaran, penundaan bayar bunga dan pokok karena ini adalah komponen likuiditas. Kami bahkan sudahmelakukan simulasi kalau memberi keringanan selama 3 bulan yang terjadi adalah Bank ini akan rugi.” tukasnya.

Disisi lain selaku pimpinan BSG, dirinya mengerti bagaimana kondisi para ASN saat yang juga terdampak covid 19 .

“ Kami sudah berusaha mencari jalan supaya  memenuhi tetapi setelah kami melakukan berbagai kajian   kelihatannya tidak bisa dipenuhi. Bahkan kami berupaya mencari jalan bahkan konsultasi sampai seluruh Bank-bank daerah namun belum ada satupun yang memberikan bahkan sampai ke OJK, “ pungkas Dendeng. (RKM)