James Karinda : Guru Honor Harus di Gaji Sesuai UMP

James Karinda Saat Menyampaikan Permasalahan Tentang Guru Honor di Pembahasan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.

Sulawesi Utara– Mereka dinamakan “Pahlawan tanpa tanda jasa”. Setali tiga uang dengan sebutan untuk mereka, nasib mereka pun tak jauh berbeda. Pendapatan sebagai guru honor tak sebanding dengan jasa mereka.

“Bagaimana mereka bisa konsen mengajar kalau di hargai hanya dengan gaji Rp 500-600 ribu/bulan bahkan ada yang di bawah itu,”ungkap James Karinda Legislator  partai Demokrat disela sela rapat pembahasan Ranperda perubaha APBD TA 2018 badan anggaran DPRD bersama TAPD Pemprov Sulut, Senin (17/9-2018).

Lebih lanjut Karinda mengatakan bagaimana siswa bisa mendapatkan mutu pelajaran yang baik ketika guru mereka tidak konsentrasi dalam mengajar.
“mereka harus di gaji sesuai dengan UMP, “tandas Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut ini.

Menanggapi penyampaian Karinda, Ketua TAPD yang juga Sekprov Sulut, Edwin Silangen, mengatakan sebanyak 260 guru honorer digaji sesuai UMP menggunakan dana BOS diangkat melalui SK Gubernur.

“Gaji UMP bagi 260 guru bantu dari BOS melalui kepala sekolah. Jadi, guru bantu jangan diangkat oleh kepala sekolah,” terang Edwin Silangen pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Daerah, Grace Punuh, menambahkan bahwa sebanyak 1930 guru honor diangkat melalui SK Gubernur menggunakan dana APBD.

“Jadi, total 2190 guru honor sudah digaji 2,8 juta per bulan meskipun jumlah honorer guru masih kurang akan ditambah secara bertahap,” pungkas Grace Punuh. (RKM)