ICW: karena Kuasa dan Uang, KPK Lambat Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Menurutnya, hal itu dilakukan KPK sambil terus memantau perkembangan selama persidangan serta untuk menguatkan dua alat bukti yang telah dimikiki lembaga antirasuah pimpinana Agus Rahardjo itu.

“Meskipun telah memiliki dua alat bukti, tapi kalau di sidang itu terbukti kan menjadi lebih kuat lagi alat bukti yang dimiliki KPK,” kata dia seperti dilansir Kriminalitas.com, Selasa (28/3/2017).

Dia mengatakan, dalam beberapa kasus, dakwaan KPK itu memang terbukti saat di persidangan. “Tinggal pembuktian di pengadilan ya karena beberapa dakwaan KPK itu kan terbukti di pengadilan,” ungkapnya.

Soal sikap KPK yang terkesan lamban dalam menetapkan tersangka baru, kata Febri, hal itu bukan karena adanya intervensi dalam pengungkapan kasus tersebut.

“Oh nggak (intervensi). Kan karena pelakunya banyak, lalu orangnya yang memiliki kuasa dan pengaruh dan mungkin juga punya uang. Jadi ini hanya bagian strategi saja,” jelasnya.

“Jadi KPK selain memiliki dua alat bukti, fakta persidangan juga nemperkuat temuan itu. Kalau emang kuat semua yang terlibat ya diusut tanpa terkecuali,” tandasnya.

Seperti diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK disebutkan puluhan nama-nama pejabat yang turut menerima bancakan duit korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun. Beberapa diantaranya adalah Ketua DPR Setya Novanto, eks Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, eks Ketua DPR Marzuki Ali dan sejumlah eks Komisi II DPR.

Namun, demikian hingga saat ini KPK baru menetapkan dua orang terdakwa yang kini sudah duduk di kursi pesakitan yakni dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto selaku pihak dari kluster satu, dan pengusaha Andi Narogong dari pihak kluster dua.

Sedangkan dari kluster tiga atau legislatif, KPK sudah mengindikasi namun belum menaikkan statusnya ke tahap penyidikan dengan alasan masih mengumpulkan alat bukti dan menunggu fakta persidangan. ( DD)

Kriminalitas