Beranda » Post » Hukum Tua Tateli Induk,Meilan M Lala Tidak memberikan surat keterangan domisili sekretariat Organisasi Nasional 87 Hukrim.

Hukum Tua Tateli Induk,Meilan M Lala Tidak memberikan surat keterangan domisili sekretariat Organisasi Nasional 87 Hukrim.

Hukum Tua Desa Tateli Induk,Meilani Lala.

Minahasa,Inewscrime.com – Setelah Organisasi Nasional di sah’kan Kementrian Hukum Dan Ham,Organisasi ini mendirikan Sekretariat di Desa Tateli induk di kediaman Bapak Roy Malughu yang juga adalah salah satu Anggota 87 Hukrim.

Akta Pendirian dan SK Kementrian Organisasi 87 Hukrim.

Senin,20/06/2022_Saat melengkapi kelengkapan administrasi untuk di masukan ke Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara,87 Hukrim di mintakan Surat Keterangan Domisili dimana tempat Kantor atau sekretariat itu berada.

Namun,saat ketua umum 87 Hukrim Fenly A Lumentut Bersama salah satu anggota 87 Hukrim mendatangi kantor hukum tua Tateli Induk untuk meminta surat keterangan domisili,hukum tua tidak langsung memberikan surat keterangan domisili dengan alasan harus di tanyakan ke Camat dulu.

“Saya belum bisa memberikan surat keterangan domisili karena harus tau dulu organisasi ini apa,dan harus di sampaikan kemasyarakat dulu,dan pimpinan saya karena saya ada pimpinan tidak bisa sembarangan untuk memberikan Surat domisili.”Tandasnya.

Pada saat itu Ketua Umum 87 Hukrim mengatakan.

“Kami hanya ingin meminta surat keterangan Domisili bu bukan surat izin,apa yang di takutkan ibu dengan organisasi kami untuk mengeluarkan Surat keterangan domisili,ibu tidak bertanggung jawab dengan organisasi ini karena Negara sudah mengesahkan organisasi kami.

“Karena organisasi kami sudah di sahkan di kementrian jadi dalam hal ini kami sama saja seperti masyarakat yang punya Ktp di luar desa tateli dan tinggal di desa tateli oleh karena itu kami meminta surat keterangan domisili saja bukan surat izin,karena kami sudah di sah’kan oleh negara.

Lanjut Lumentut,Terkait dengan permintaan surat keterangan domisili yang tidak mau di berikan hukum tua. ini sama saja menentang dengan keputusan Negara yang telah mengesahkan organisasi ini.

Ini bukan perkumpulan geng motor atau perkumpulan mafia-mafia yang bertujuan untuk anarkis atau menentang pemerintah.

Kami organisasi 87 Hukrim adalah wadah masyarakat yang punya tujuan mulia,membantu pemerintah dan masyarakat umum,bukan organisasi teroris,tujuan kami meminta surat domisili ini hanya melengkapi administrasi untuk kelengkapan administrasi di kesbangpol.

Yang perlu di ingat yang bertanggung jawab dengan organisasi kami adalah negara dalam hal ini menteri yang sudah mengesahkan organisasi kami bukan hukum tua yang bertanggung jawab dengan adanya organisasi kami ini.Dalam hal ini Hukum Tua Sebagai pemerintah desa sama saja menentang Negara.

Saya sangat berharap Menteri,Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati Minahasa dapat segerah menegur hukum tua desa tateli induk,karena sepertinya tidak tahu soal organisasi yang sudah di sahkan oleh negara.”Tandas Lumentut.

 

(Red).