Gurita Sawit Di Bolmong???? Imban : Potensi Bom Waktu

INewscrime. com – Ibarat Gurita investasi sawit di Bolmong tentakel Nya mencengkram kuat hampir semua stake holder.

Semua pihak di buat tak berdaya oleh investasi ini,  tak terkecuali tiga lembaga tinggi negara di buat tak berdaya baik itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menanggapi permasalahan antara PT KKI dan masyarakat desa Bolangat Kab. Bolmong Mursal Imban, legislator PAN di Deprov Sulut berkomentar kalau pemerintah tidak tegas dalam mengambil keputusan berpotensi menjadi Bom waktu untuk 24 HGU lainnya di Bolmong.

“Langkah penyelesaian, persoalan HGU tersebut akan mencerminkan bom waktu terhadap 24 HGU yang ada di Bolmong. Artinya, akan berdampak pada perusahan-perusahan yang memegang 24 HGU tersebut. Ini bom waktu yang akan terjadi kekacauan dalam dunia investasi terkait HGU yang ada di Bolmong,” ujar legislator DPRD Sulut dapil Bolmong Raya, Mursan Imban kepada wartawan, Rabu (21/6).

Lanjut dikatakan Imban, Pemerintah Kabupaten Bolmong sebagai pemilik lahan HGU harus bertindak tegas dalam persoalan ini, mana yang menjadi hak dari perusahan maupun masyarakat.

“Pemerintah harus tegas melihat mana hak Perusahan dan hak masyarakat. Masyarakat juga harus paham akan hak dan kewajiban, begitu juga perusahan,” kata Imban.

Imban pula mengungkapkan pokok permasalahan yang menjadi konflik antara PT KKI dan masyarakat. Dimana konflik masyarakat sebetulnya bukan langsung dengan PT KKI tapi melainkan dengan PT Wahana Klabat Sejahtera (WKS), yang ijinnya tidak diperpanjang lagi karena dianggap tidak melakukan peremajaan terhadap tanaman kelapa yang ada di wilayah HGU.

“Setahu saya lahan HGU tersebut dulu milik PT WKS kemudian di take over oleh PT KKI. Ijin dari PT WKS tidak diperpanjang karena dianggap tidak melakukan peremajaan terhadap tanaman kelapa, inti persoalannya tidak demikian karena PT WKS telah
melakukan peremajaan tapi setiap kali ditanam langsung dicabut atau ditebang karena kepentingan masyarakat yang ingin membuka lahan persawahan. Yang terjadi saat ini PT KKI bersikap tegas, karena setiap perusahan tanam kelapa sawit dipotong masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan pro dan kontra dari masyarakat, karena ada masyarakat yang pro. Setiap perusahan tanam kelapa sawit dipotong” terang Imban.

Ditambahkan Imban, aliran irigasi yang dianggap telah dirusak itu melewati lahan perusahan.

“Jadi posisinya, bendungan irigasi melewati lahan PT KKI kemudian mengalir ke masyarakat. Aliran irigasi yang melewati perusahan telah dirubah fungsi oleh masyarakat menjadi persawahan,” ungkapnya.

Terkait ada aturan atau instruksi dari kementerian yang menyatakan wilayah Sulut atau Kabupaten Bolmong tidak dikhususkan untuk tanaman kelapa sawit, Imban meminta kebijakan tersebut harus dikaji kembali.

“Buktinya Pemkab Bolmong memberikan rekomendasi ijin lokasi dimana Bolmong bisa untuk tanaman sawit dan PT KKI sudah memiliki ijin lokasi tersebut. Soal pernyataan dari kementerian tersebut, saya pikir perlu dikaji kembali secara gamblang Sulut atau
Bolmong tidak diijinkan tanam kelapa sawit,” pungkasnya.

Pengamat politik dan pemerintahan DR Jerry Massie saat di mintai tanggapan Nya terkait hal tersebut mengatakan, tidak ada salah nya apa yang di katakan Imban. Namun menurutnya prinsip utama suatu investasi adalah semua pihak harus di Untung kan baik itu pemerintah, pengusaha, terlebih masyarakat.

Kalau yang saya pelajari investasi  sawit dalam skala nasional sebagian besar hanya menguntungkan investor, namun menyengsarakan rakyat dan tidak sedikit pejabat pemerintahan yang bermasalah dengan hukum ketika berurusan dengan sawit.

Lanjut menurut pegiat anti korupsi ini (GIAK) sejauh pengamatan saya tidak ada lonjakan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Bolmong dengan keberadaan sawit di Bolmong, saya berkata seperti ini karena bukan sedikit kerabat serta keluarga saya yang tinggal di lokasi yang ada HGU Sawit, yang ada mereka sulit bercocok tanam karena kebutuhan air yang di perlukan oleh tanaman lain hampir semua di serap oleh sawit,

“disinilah pemerintah harus bijak, apalagi jika di kaitkan dengan nawa cita Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran, kemudian rencana strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ingin mewujudkan swasembada beras, bagaimana mau swasembada beras kalau sawah di sulap jadi sawit, “ujar Massie.

Di bagian akhir wawancara, pada media ini Massie mengatakan kalau memang tidak menguntungkan kenapa harus di pertahan kan, ” masih banyak kok investasi lain yang tidak harus mengorbankan masyarakat kecil, “pungkas Doktor jebolan USA ini.

(Robby Kumaat Mononimbar)