Gubernur Olly Dondokambey Bacakan KUA-PPAS Perubahan 2018 Provinsi Sulawesi Utara Dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Manado,INewscrime.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/8) kemarin, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2019 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2018, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan didampingi oleh para wakil ketua, serta Gubernur Sulut, Olly Dondokmabey dan Wakil Gubernur Drs Steven O.E Kandouw. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulut menyampaikan bahwa, selama tiga tahun terakhir ini, angka indikator ekonomi makro, indikator sosial, dan pembangunan infrastruktur Sulawesi Utara, berada pada tren yang positif. “Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulut selalu berada pada angka diatas 6 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5 persen,” ungkap Dondokambey.

Dia pun menjelaskan, kinerja perekonomian Sulut tahun 2017 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp. 110,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 79,49 triliun. “PDRB perkapita mencapai Rp. 44,76 juta rupiah. Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2017 tumbuh 6,32 persen atau menguat dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,17; dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,12 persen,” tuturnya.

Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, Olly menuturkan persentase tingkat kemiskinan Sulawesi Utara masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada pada range 10 – 11 %. “Tingkat kemiskinan Provinsi Sulut pada tahun 2017 dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya di Indonesia, berada di peringkat ke-16 terendah. Dan, untuk wilayah Pulau Sulawesi, kemiskinan Provinsi Sulut adalah yang paling rendah,” beber Olly.

Politisi PDIP membeberkan, program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dengan memperbanyak alokasi pembangunan rumah tinggal layak huni, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi adalah salah satu upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan. “Pada bulan Juli yang lalu Pemprov Sulut ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah,” pungkasnya. (trs)