Ditangguhkan ! Mewengkang & Tuuk Pertanyakan Keseriusan SKPD Bahas Ranperda Pertambangan & Mineral

Foto : Suasana Pembahasan Ranperda Pertambangan &Mineral

INewscrime.com- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan dan Mineral yang sedianya kembali dibahas oleh pansus DPRD bersama sejumlah. SKPD sangat disayangkan harus ditangguhkan hingga batas waktu. Yang tidak ditentukan.

Polemikpun merebak saat rapat pembahasan Ranperda Pertambangan dan Mineral antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Grubert Ughude menjelaskan, mekanisme pengajuan ranperda sesuai peraturan menteri (permen) 80 tahun 2015.

“Secara normatif perangkat daerah yang membidangi fungsi hukum dalam hak biro hukum melalui sekda tentang pengajuan ranperda nanti, dituangkan dalam propemperda dan itu ditetapkan sebelum APBD ditetapkan. Jika sudah Propemperda sesuai skala kualitas, bersama-sama dengan dinas terkait membahasnya. Dan tim yang dibentuk, sebelum diajukan kepada dewan, itu dipaparkan oleh Sekda ke Gubernur. Sedangkan produk yang kita bahas ini, karena saya baru menjabat Karo Hukum saya belum tahu apa sudah dibahas ke eksekutif,” jelasnya.

Pimpinan Pansus Ferdinand Mewengkang kemudian melakukan skors pembahasan tersebut. Sambil itu menunggu, supaya bisa dikonsultasikan ke gubernur.

“Secepatnya ranperda ini dikonsultasikan dengan gubernur. Semua yang hadir di tempat ini sangat berkeinginan Ranperda ini dipercepat menjadi Perda dan dirasakan rakyat. Karena ini sudah dibahas sampai materi pasal 21. Secepatnya ini harus dikonsultasikan dengan gubernur,” ujar Mewengkang.

Tanpa tedeng aling aling anggota Pansus DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk mempertanyakan ketidaksiapan SKPD terkait.

“Sesuai info jelas dan benar yang saya terima, Ranperda ini belum diketahui atau dikonsultasikan oleh gubernur. Maka daripada itu, saya mempertanyakan produk ini,” kata Tuuk.

Lanjut Tuuk mengatakan dirinya juga bingung karena dalam draft tersebut tidak ada satupun yang memproteksi kepentingan para penambang rakyat. Saya berpikir SKPD tidak jeli menanggapi apa yang dipikirkan oleh Gubernur.

“Ketika Gubernur dengan gagah berani tidak memperpanjang 41 IUP Tambng itu sebenarnya signal bahwa Gubernur berkeinginan agar penambang rakyatlah yang akan menggali kandungan mas yang ada diseluruh wilayah Sulawesi Utara,”pungkas Tuuk.

(Robby)