Di Duga Salah Gunakan Bantuan APBN, Tuuk Rekomendasi Polda Sulut dan Kejati Sulut Periksa Kadis Pertanian Bolmong.

Foto: Legislator PDIP Jems Tuuk Saat Melakukan Interupsi Pada Sidang Paripurna DPRD Sulut Rabu, 16-01-2019

INEWSCRIME.COM,MANADO- Dugaan Penyimpangan Bantuan Bibit Jagung APBN Bergema di Paripurna.

Dugaan adanya penyimpangan atas bantuan pemerintah pusat lewat APBN berupa bibit jagung oleh oknum Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) digemakan oleh Julius Jems Tuuk pada rapat paripurna DPRD Sulut, dihadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw,SE, Rabu (16/1/2019) siang.

Dihadapan para peserta paripurna dengan lantang dugaan tersebut.

“Menyambung aspirasi yang disampaikan masyarakat bolaang mongondow, diduga kadis pertanian bolaang mongondow (inisial RR) menggunakan bantuan APBN, yang harusnya diserahkan kepada rakyat tetapi digunakan sebagai instrumen pemenangan partai tertentu,” ujar peraih 3 kali secara berturut sebagai Legislator Terbaik FORWARD AWARD.

Untuk itu, Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini mendesak agar aparat hukum yakni POLDA Sulut dan Kejaksaan melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan bantuan terhadap Kadis Pertanian Bolmong (RR).

“Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya pasal 2 dan pasal 6. Kemudian, PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Oleh sebab itu saya memohon kepada bapak Kapolda Sulawesi Utara dapat melakukan penyelidikan kepada Kadis Pertanian Bolaang Mongondow yang menggunakan instrumen ini bukan berdiri di atas undang-undang dan sumpah jabatan tetapi menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan partai tertentu,” jelas Jems Tuuk.

Disamping itu, Tuuk juga meminta Bawaslu Sulut memanggil oknum Kadis Pertanian Bolmong.

“Mohon ini menjadi perhatian agar setiap bantuan pemerintah bisa diterima oleh masyarakat yang berhak menerima salah-satunya kaum marhaen,” tegas Tuuk.

Terpisah, Wagub Drs. Steven Kandouw saat diwawancarai usai rapat paripurna terkait interupsi Ir.Julius Jems Tuuk mengatakan,
pernyataan tersebut dapat ditindaklanjuti Bupati Bolmong Yasti Mokoagouw.

“Itu baru dugaan dan himbauan untuk disampaikan kepada ibu bupati,” singkat Wagub seraya menambahkan bila bukan wewenang Pemerintah Provinsi yang memvonis. (***/Robby)