Di Duga Belum Miliki Dokumen, Jles Dive Centre & Resort Bangun Dermaga

Konsultan JLes Dive Centre & Resort James Turambi: Kami Akan Jadwalkan Jumpa Pers Untuk Memberi Hak Jawab

MINUT – Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dari Kecamatan Wori hingga Kecamatan Likupang Timur, mengundang perhatian para investor untuk bernvestasi pariwisata di Kabupaten Minut.

Akan tetapi, dari sekian investor yang ada, ditengarai ada sejumlah investor membangunan di daerah pesisir pantai, baru sementara mengurus syarat kajian lingkungan, atau dokumen pendukung legalitas bagi mereka mengembangkan usaha, namun sudah mulai pekerjaannya.

Sebut saja investor Tambak Udang berbendera PT ABSM (Anugerah Bumi Sempu Mandiri) di Desa Serawet L8kupang Timur yang baru beberapa hari lalu dilarang warga dan Pemkab Minut, gara-gara sudah berani merusak tanaman Mangrove psdahal diduga kuat, sementa mengurus ijin.

Foto (googgle)  : Dermaga Yang Di Bangun JLes Dive Centre & Resort Yang DiDuga Tak Memiliki Dokumen Lengkap

Lain lagi di Desa Minaesa Kecamatan Wori, sejumlah wartawan mendapati “Jle’s Dive Centre and Resort ysng sudah membangun dermaga, diduga kuat sudah mereklamasi pantai padahal baru sebatas mengurus Kajian Lingkungan.
Diketahui, lokasi reklamasi ini sangat dekat dengan kawasan konservasi taman Nasional Bunaken, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan alam yang ada.

Pasalnya, objek wisata ini diduga telah menebang banyak pohon Mangrove agar dapat memuluskan pembangunan reklamasi pantai kurang lebih 100 meter dari bibir pantai.

Ironisnya lagi, reklamasi pantai ini Syahrin Baba, Hukumtua Desa Minaesa mengaku tidak mengetahui adanya proses reklamasi tersebut karena dirinya baru dilantik.

Menurutnya, pihak Jle’s Dive Centre and Resort sampai saat ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa.
“Mungkin Kumtua yang lama tahu soal ini. Sejak saya dilantik, mereka (pihak perusahaan) tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa,” katanya Sabtu (27/7/2019).

Lebih menarik lagi, pengerjaan proyek tersebut masih dilakukan meskipun di depan pintu masuk objek wisata tersebut telah dicantumkan pengumuman jika lokasi pembangunan masih sementara proses kajian lingkungan hidup.

Konsultan lingkungan perusahaan, James Turambi saat dikonfirmasikan lewat telepon selular oleh tim mengatakan, masalah lingkungan ini sudah pernah ditangani pihak kepolisian dan diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provindi Sulut.

“Memang masih harus diperbaiki karena ternyata ini ada yang belum lengkap. Lalu juga sampai di sidik oleh kepolisian dan itu juga bahkan sampai diambil ahli Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Sebab ini sudah masuk kewenangan provinsi,” jelas James sambil minta jumpa Pers karena prosesnya panjang.

“Kita akan jumpa PERS untuk mengklarifikasi hak jawab kami. Besok saya hubungi,” jawabnya via nomor WA-nya..(js)