Demo Penolakan Omnibus Law, Melky Pangemanan Dan Fabian Kaloh Debat Sengit Dengan Massa Aksi

Melky Pangemanan Dan Fabian Kaloh Menerima Demo Penolakan Omnibus Law

DPRD SULUT, (INC.COM)- Debat sengit antara demonstran dan legislator DPRD Sulut tak terhindarkan ketika sejumlah Mahasiswa yang menamakan diri kelompok Mahasiswa Penolakl Omnibus Law melakukan demo menolak Omnibus Law di DPRD Sulut, Selasa 17/20200088.

Adalah Melky Jakhin Pangemanan dan Fabian Kaloh dua politisi dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Minut Bitung yang menerima para pendemo. Awalnya demo berjalan normal dimana secara bergantian para koordinator aksi secara bergantian berorasi.

Dalam orasinya para pendemo mengatakan ada beberapa pasal di dalam draf undang-undang sapu jagat diduga bakal merugikan kalangan pekerja dan dianggap tidak ada keberpihakkan kepada para pekerja bahkan, Upah Minimum Kab/Kota Terancam Hilang,”teriak pendemo.

Perdebatan mulai terjadi saat para demonstran di izinkan masuk ke dalam ruang rapat DPRD Sulut namun tak diizinkan membawa atribut oleh Fabian Kaloh, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dapil Minut Bitung

Sontak para demonstran menolak permintaan “Ebby” Kaloh dan tetap memaksa masuk dengan atribut.

Karena tak ada titik temu akhirnya aksi massa tetap dilanjutkan di halaman gedung DPRD.

Perdebatan kembali terjadi saat demonstran memaksa menghadirkan pimpinan DPRD Sulut.

Dengan nada tinggi Melky Pangemanan menanggapinya dengan mengatakan,”tolong hargai kami, karena keberadaan kami adalah representasi dari anggota DPRD Sulut,”teriak MJP.

Selanjutnya para demonstran meminta keduanya untuk menandatangani draft penolakan rancangan UU Omnibus Law.

Menanggapi hal tersebut keduanya meminta mana draft yang akan ditandatangani.
“kami akan menandatangani itu tapi akan kami baca dan pelajari dulu poin poinnya,”ujar Fabian Kaloh.

Bagaimana mungkin kami menandatangi sesuatu yang tidak kami baca seperti apa draft dan substansinya, “ujar MJP menambahkan.

Dengan lantang MJP mengatakan bahwa penolakan terhadap Rancangan UU Omnibus Law sebelumnya sudah disampaikan ke DPRD Sulut dan buktinya pada 15 Januari 2020 lalu oleh DPRD Sulut sudah disampaikan ke pemerintah pusat.
” Dan ternyata UU Omnibus Law masih dalam bentuk draf dan belum dibahas oleh DPR-RI yang berhak menetapkan apakah RUU Omnibus Law dapat disahkan atau tida,”teriak MJP. pendemo menemukan ada beberapa pasal di dalam draf undang-undang sapu jagat diduga bakal merugikan kalangan pekerja dan dianggap tidak ada keberpihakkan kepada para pekerja bahkan, Upah Minimum Kab/Kota Terancam Hilang.

Usai demo, pada awak media Melky Pangemanan kembali menegaskan sangat tidak beralasan apa yang dikatakan oleh massa aksi bahwa kami tidak mendukung penolakan terhadap Rancangan UU Omnibus Law.
” Semangat kami sama dengan mereka, sebelumnya draft penolakan terhadap omnibus Law yang disampaikan ke DPRD Sulut pada demo sebelumya pada 15 Januari 2020 lalu oleh DPRD Sulut sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan ternyata UU Omnibus Law masih dalam bentuk draf dan belum dibahas oleh DPR-RI yang berhak menetapkan apakah RUU Omnibus Law dapat disahkan atau tidak, “tandas MJP. (RKM)