SULUT, INC — Kesal dengan kinerja eksekutif Pemprov Sulut sejumlah legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) yang tergabung dalam pansus LKPJ menyatakan kekecewaan mereka dengan menyetarakan para eksekutif dengan anak SD dan SMP.

Hal ini dikatakan para legislator menyikapi buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulut tahun 2020 yang dinilai sangat amburadul.

Dikatakan Sandra Rondonuwu pentingnya melakukan koordinasi dari semua pihak. Menurutnya, terjadinya kegagalan karena tidak ada koordinasi. Para Asisten Gubernur dan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) penting melakukan koordinasi kepada tiap instansi yang ada sehinga tidak menjadi tumpang tindih dan pencapaian target jelas.

“Pertama, kita sudah lihat dari awal bahwa laporan-laporan yang sudah disampaikan masing-masing dinas. Yang kedua, itu yang sudah sering katakan, ini buku (LKPJ Gubernur Sulut tahun 2020, red) berbicara 2.500.000 rakyat Sulut, oleh karena itu saya meminta ke depan buatlah laporan yang lebih layak untuk kami bahas. Sangat disayangkan mungkin anak SD dan SMP bisa membuat yang lebih bagus. Maaf kami sudah membaca ini, sungguh sangat disayangkan model laporannya,” tegasnya, Jumat (23/4), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Menurutnya, buku yang membahas nasib masyarakat Sulut arahnya tidak jelas.

“Torang ada bahas 2.500.000 masyarakat Sulut, buku ini dibolak-balik tidak tau arahnya di mana. Kami bukan anak SD. Mungkin bapak ibu sekalian yang sudah malang-melintang yang menganggap kami adalah para politisi yang baru muncul dan sebagainya, tapi kami juga mempunyai dasar pendidikan yang mengerti dan memahami. Kami melewati SD, SMP, SMA dan kuliah jadi kami mengetahui cara menyusunnya secara rapih. Artinya jangan membuat asal-asal seperti ini,” ungkap politisi PDI-P Sulut ini.

Ia menyampaikan, baru dalam laporan seperti ini sudah tidak beres bagaimana kinerja menghadapi rakyat.

“Dari hal kecil tidak setia pasti hal besar tidak setia. Jadi saya harap Pak Asisten perhatikan ini dan sampaikan juga kepada pemerintah,” ujar legislator daerah pemilihan (Dapil) Minsel-Mitra ini.

Senada dengan Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian politis partai Golkar memberikan contoh Dinas PU dan Dinas Kesehatan. Di buku LKPJ 2020, kebijakan strategisnya yang menjadi dasar untuk dinas-dinas membuat program dan kegiatan tidak ada.

“Di buku LKPJ 2020, kegiatan strategis Dinas PU dan Dinas Kesehatan tidak ada. Untuk Dinas Perkim rekomendasi DPRD-nya judulnya Dinas Perkim tapi dasar hukumnya Disperindag. Ini bukan menunjuk kepada Dinas PU dan Dinas Kesehatan, saya juga tidak tau sapa yang ditunjuk untuk pembuatan buku LKPJ ini,” kata Wurangian.

Menurutnya, buku LKPJ 2020 terkesan hanya copy paste sehingga sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.

“Dari kata pengantar, lambang warna begitu menarik. Ketika dibaca, coba ambil buku LKPJ tahun yang lalu, sama persis dan tidak ada satu kata yang berubah. Itulah copy paste dan saya tidak mempermasalahkan lagi,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Lanjutnya, intisari dari buku LKPJ tahun 2020 adalah kebijakan strategis sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) 18 tahun 2020.

“Buku ini kacau balau padahal kami meluangkan waktu untuk membaca. Buku ini diprint dan digandakan mengunakan anggaran yang seharusnya anggaran pengadaan. Itu mungkin bisa dialihkan menjadi bantuan ternak sapi, ternak ayam, ternak babi dan sebagainya,” ungkapnya.

“Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Sandra, karena dari tahun ke tahun selalu saja dibuka dengan format buku dan di situ kita terputar-putar dengan masalah dan topik yang sama bahwa data yang disodorkan tidak layak diberikan kepada lembaga DPRD,” sambungnya.

Disisi lain, Ketua Pansus Rocky Wowor menanggapi buku LKPJ yang terkesan amburadul tersebut dipahaminya sebagai tehknik pengkaburan yang sengaja dilakukan eksekutif.

“Tapi semuanya akan terang benderang oada saat finalisasi nanti,”ujar Rocky singkat.

Menanggapi ungkapan kekecewaan para anggota pansus, Edison Humianvg Asisten I bidang perintahan Provinsi Sulawesi Utara dengan santai bahwa regulasi dan pengecekan yang mereka gunakan terkait penyusunan buku tersebut sama.
“Regulasi yang digunakan tetap sama kemudian model pengecekannya sama jadi dikatakan sulit dibaca dan terkesan amburadul kedepannya akan kami perbaiki, “jawab Humiang santai.

(*/Robby)