Bolmong Marak Perambahan Hutan, Jems Tuuk Desak Dishut Tingkatkan Pengawasan

SULAWESI UTARA, INC — Maraknya perambahan hutan di.Bolaang Mongondow disoroti oleh anggota komisi II DPRD Sulut Jems Tuuk saat Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 DPRD Sulut dengan dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara di ruang rapat Komisi 2 DPRD Sulut (rabu 19-8-2020).

Dalam hearing tersebut legisator yang dikenal vokal ini mendorong Dinas Kehutanan Sulut untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap perambahan hutan (illegal loging) yang selama ini menjadi biang kerok kerusakan hutan di wilayah Bolmong.

Menurutnya, hal ini dianggap penting mengingat beberapa waktu lalu wilayah Bolaang Mongondow Raya mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang diduga diakibatkan maraknya perambahan hutan.

“ Harus tegas dan tangkap pelaku perusak hutan, ini tidak boleh dibiarkan.” tegas Tuuk Kamis dalam agenda RDP bersama Dinas Kehutanan Sulut Kamis (19/8/20).

Menurut legislator Dapil Bolmong Raya ini, persoalan kekurangan petugas di lapangan tidak menjadi alasan untuk tidak maksimal melakukan pengawasan.

“Penambahan THL untuk personil di lapangan kalau tidak maksimal sama saja bohong. Kalau perlu yang tidak maksimal kerjanya diganti saja, saya rasa masih banyak orang yang mau, “tandas politisi yang dikenal vokal ini.

Disisi lain dirinya mendorong Dinas kehutanan untuk membuat program penambahan anggaran guna memaksimalkan kinerja personil di lapangan khususnya pembangunan kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit I Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang selama ini masih berstatus ngontrak.

“ Kita perlu mendorong kinerja Dishut dengan penambahan anggaran apalagi UPTD ini masih sama-sama berkantor di satu bangunan dengan harapan kerja mereka lebih maksimal.” ujar JT sapaan akrabnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kehutanan Sulut Rainer Dondokambey, S.Hut. yang baru pertama kali menghadiri RDP sejak dilantik mengaku mendapatkan manfaat yang lebih terutama masukan-masukan dari pimpinan dan anggota komisi II menyangkut kehutanan.

“ Secara keseluruhan dalam agenda RDP ini kami memaparkan program dan diberi masukan terbaik khususnya untuk perlindungan hutan.” ujarnya.

Sementara terkait program Dinas Kehutanan yang dituangkan dalam rencana anggaran 2021 menurutnya difokuskan untuk pelayanan masyarakat terutama untuk meningkatkan pengawasan perlindungan hutan.

“ Kami juga mendapatkan support dari anggota dewan pak Jems Tuuk terkait penyampaian rencana anggaran 2021 melalui inisiatif sendiri dari beliau.Tentunya kami dari pemerintahan menerima apa yang disampaikan, karena pimpinan dan anggota komisi II juga memahami kehutanan menjadi substansi yang harus di tambah anggarannya. Ini juga menyangkut kesejahteraaan masyarakat dari hulu ke hilir ketika kawasan hutan rusak pasti sampai di hilir akan terasa dampaknya, “tukas Dondokambey.

Ditambahkan juga oleh kadis
Reiner Dondokambey bahwa dirinya akan lebih menekankan kepada peningkatan SDM bagi bawahannya termasuk THL-THL yang bertugas, dan bilamana ada personel yang dinilai tidak mampu maka akan diganti dengan yang lebih mampu,”tandasnya.

(**/RKM)