Bakal Awasi Kinerja Trias Politika 2020-2025, Simpatisan Torang Orang Minut Gelar Tatap Muka Bersama FORJUBIR

Bakal Awasi Kinerja Trias Politika 2020-2025, Simpatisan Torang Orang Minut Gelar Tatap Muka Bersama FORJUBIR

Sevry: “Sampai saat ini perusahaan-perusahaan di Minut diduga kuat masih dominan memakai tenaga kerja dari luar Minut

MINUT – Puluhan masyarakat Minahasa Utara (Minut), yang tergabung dalam Simpatisan Torang Orang Minut menggelar tatap muka dengan maksud perduli, mengkritisi dan menggagas apa yang belum ada, dan belum dilakukan Eksekutif dan Legislatif Minut selama ini, pada Senin (22/7).

Adapun para tokoh muda yang hadir, yaitu Howard Marius, Rolland Maringka, Audy Kalumata, Sevry Nelwan, Marlond Pangemanan, Donald Rumimpunu, David Lamia, Mark Luis Wantania, John BR Simbuang, dan beberapa Wartawan Forum Jurnalis Biro Minahasa Utara (Forjubir-Minut), sambil membahas nasib Minut untuk lima (5) tahun kedepan.

Howard Marius menyentil tentang icon atau lambang kebesaran Kabupaten Minahasa Utara, sebab Minut adalah daerah yang punya banyak sejarah.
“Intercange di tapal batas Kecamatan Kalawat dan Kelurahan Malendeng, tidak jelas. Icon atau lambang Kabupaten Minahasa Utara, sampai detik ini belum jelas pula. Padahal kita semua tahu bahwa Icon merupakan jati diri kesukuan atau daerah. Jadi, untuk para Legislatif yang baru nanti, harus sinkron dengan Eksekutif menggalang Perda Adat dan Budaya, serta Tapal Batas” katanya.

Tentang amanat Gubernur Sulut terkait CSR dan MoU antara rakyat, pemerintah, dengan perusahaan-perusahaan terkait, agar jangan ada pihak yang dirugikan. “Sampai saat ini perusahaan-perusahaan di Minut diduga kuat masih dominan memakai tenaga kerja dari luar Minut. Begitu pula bagi hasil, itu harus transparan dan tepat guna, tidak dimanfaatkan pihak tertentu, sementara yang berhak dapat bagian, malah tak pernah menerimanya,” tukas Sevry Nelwan.

Sedangkan Rolland Maringka mengingatkan Aset seperti Penyertaan Modal yang tak jelas, termasuk Dana Bantuan untuk KONI, nasib para atlet Minut kedepan, serta Transparansi Anggaran Perjalanan Dinas Eksekutif dan Legislatif yang terkesan berlebihan namun hasil minim.
“Aset-aset bergerak yang atas nama PDAM, namun jadi milik pribadi. Belum lagi aset tidak bergerak berupa tanah yang dihibahkan yang sudah di konversi, belum ditindaklanjuti, padahal itu sangat krusial. Dewan juga harus berperan dalam penghapusan aset. Negara sebesar Amerika saja punya teks amnesti,” beber mantan dewan Pengawas PDAM Minut.

Dilain sumber, Donald Rumimpunu menganjurkan tentang pengawasan, transparansi KEK Ekowisata di wilayah Likupang. “Harus dimatangkan sebab ini merupakan suatu kebanggaan, dimana Presiden RI sendiri turun langsung mengecek area terkait KEK. Walau pemerintah hanya terlibat pada regulasinya saja, namun dana seperti Ganti Keuntungan Pembebasan Jalan, bukan dari investor, tapi akan ada DAK. Itu yang harus dimaksimalkan,” ujarnya dan di amini David Lamia.

Percepatan pembentukan Kecamatan Likupang Kepulauan yang sampai saat ini, serta sinkronisasi Trias Politika untuk membangun daerah, antara Eksekutif, Legislatif dan Yodikatif, harus jelas.
“Ini juga harus disikapi serius dan diselesaikan, mengingat kebutuhan masyarakat kepulauan dari waktu kewaktu, tak dapat ditunda-tunda lagi,” kata Mark Wantania.

Di akhir pembahasan, Audy Kalumata dan Marlond Pangemanan menyampaikan, untuk para Anggota Legislatif yang baru kedepan nantinya, ditantang harus mampu menciptakan dan menegaskan serta menjadi motorik terhadap lima item diatas.
“Eksekutif, Legislatif dan Yodikatif (Trias Politika), kami berharap semua item diatas sesegera mungkin dituntaskan, agar seluruh masyarakat Minut dan pemerintah dapat menikmati setiap usaha serta terobosan bersama menuju masyarakat adil dan makmur. Selain himbauan dan harapan tersebut, kami juga akan mengawasi dan mengawal semuanya agar tidak hanya menjadi wacana semata,” ajak Kalumata dan di l iyakan Marlond Pangemanan.

Ke-lima (5) item diatas masing-masing adalah;

1. Status Interchange dan Ikon/lambang Minut
2. Sistem CSR dan MoU antara rakyat, pemerintah, dengan perusahaan
3. Aset bergerak/tidak serta Penyertaan Modal dan nasib para Atlet Minut
4. Pengawasan, transparansi tentang KEK Ekowisata nantinya
5. Percepatan pembentukan kecamatan Likupang Kepulauan. (JS)