INewscrime. com- Hal menarik terjadi dalam RDP (rapat dengar pendapat) antara Komisi 2 DPRD Sulut dengan dinas kelautan dan perinanan Sulawesi Utara.

Terpantau dalam RDP tersebut kebijakan menteri yang di kenal sebagai menteri yang agak sedikit “nyeleneh”  ini di soroti oleh para legislator gedung cengkih.

Seperti dikatakan oleh legislator partai Hanura yang juga Wakil Ketua Komisi 2 Noldy Lamalo yang akrab di sapa “Nola”.

“Akibat dari kebijakan Menteri Susi, diperkirakan lebih dari 12 ribu nelayan dan pekerja pabrik perikanan harus kehilangan pekerjaan,  Pemda harus mengambil sikap tegas,” ungkap Nya.

Diri Nya menambahkan  tidak menutup kemungkinan perlu ada Perda atau payung hukum dalam menyikapi kondisi ini.
“Kami harapkan, untuk meresponsnya sebaiknya diawali dulu dengan Pergub,” sebut politisi partai Hanura ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Ir Ronald TH Sorongan MSi mengatakan, akibat dari kebijakan Menteri Susi, telah terjadi PHK terhadap 9.987 karyawan perusahaan ikan dan 1.750 ABK yang kehilangan pekerjaan.

“Dampak dari kebijakan Menteri Susi, sebenarnya tak mempengaruhi mata pencarian nelayan-nelayan kecil tapi memukul industri perikanan di Kota Bitung yang berdampak pada jumlah pengangguran di sana yang mencapai lebih dari 12 ribu orang,” terang Nya.

Banyak pihak yang merasakan kejanggalan dari RDP tersebut, salah satu nya di katakan oleh Rizal Kobi seorang Nelayan dari pulau Lembeh dirinya menduga ada udang di balik batu RDP ini.

“kebijakan Nya sudah jalan nelayan nelayan kecil juga sudah banyak merasakan manfaat-nya, apalagi yang harus di kritisi, “ujar nya saat di hubungi oleh INewscrime via telepon genggam.

Diri Nya menduga kepentingan para pengusaha kapal lah yang sedang di. mainkan di sini. Sudah menjadi rahasia umum para pengusaha kapal ikan di Bitung banyak yang meradang akibat kebijakan menteri susi ini,”apalagi latar belakang seorang Nola kan semua sudah tau, “ujar Nya Via hand phone.

Taufik Tumbelaka pengamat politik dan Pemerintahan saat di mintai tanggapan Nya mengatakan,” Memang agak sedikit di lema kondisi Nya karena kebijakan menteri susi ini sebenarnya memang menguntungkan nelayan tapi disisi lain merugikan para pengusaha kapal.

Di tambahkan oleh “Abang” Taufik panggilan akrabnya memang kebutuhan masyarakat yang paling utama tapi kepentingan  para pengusaha kapal ikan tidak bisa di abaikan, “intinya menurut saya kalau para pengusaha kapal ikan menjalankan fungsi nya dengan jujur pasti tidak ada kebijakan menteri Susi ini, karena kebijakan ini juga keluar karena menyikapi aspirasi masyarakat nelayan secara keseluruhan yang merasa hasil tangkapan mereka yang semakin berkurang karena sudah di dominasi oleh kapal kapal ikan besar. Harus ada win win solution lah,” pungkas Nya.(redaksi)