ANGOUW : Penerapan PP 18 Menunggu Peraturan Pendukung

INewscrime.com – Ketua DPRD Sulut saat di tanyai oleh Wartawan  terkait Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017 tentang Hak Administratif dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Penerapan nya menurut Angouw masih menunggu peraturan pendukung.
Hal tersebut di sampaikann Nya pada media usai memimpin rapat internal DPRD, Jumat (16/06) akhir pekan lalu.
Menurut Nya  DPRD sendri belum tahu pasti penerapannya seperti apa, karena belum ada peraturan-peraturan pendukung lainnya seperti permendagri atau lainnya.
“Kemungkinan PP No 18 Tahun 2017 bakal disampaikan dalam materi Bimtek anggota dewan nanti,” ujarnya.
Politisi Partai PDIP ini menjelaskan prinsipnya jika sudah menjadi peraturan pemerintah maka itu harus diikuti, karena nantinya untuk masalah keuangan tinggal penyesuaian saja.
“Kalau sudah bisa diakomodir di APBD, ya akan diakomodir. Jika tidak, ya berarti belum. Dan itu perlu proses,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu, saat dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut mengatakan pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Biro hukum dan Kepala BPKBMD pemrov sulut. Dirinya mengatakan akan. ada pembentukan pokja terkait hal tersebut.
“Jadi PP No 18 yang dibahas Setwan bersama pak Praseno dengan Biro Hukum dan outputnya akan di bentuk oleh tim pokja yang bertujuan untuk menyusun ranperda tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD,” jelas Mononutu sembari menambahkan bahwa tim pokja tersebut tentunya harus dengan SK Gubernur. (Roby)