Beranda » Post » Aksi Massa Save KPK, “Legislator Menghilang”, Massa Aksi Sweeping Seluruh Ruangan Gedung Cengkih

Aksi Massa Save KPK, “Legislator Menghilang”, Massa Aksi Sweeping Seluruh Ruangan Gedung Cengkih

iNewscrime- Carut-marut proses penyidikan kasus mega korupsi E-KTP yang bermuara pada munculnya Pansus Hak Angket KPK telah menciptakan keresahan di masyarakat, khususnya pada penegakan hukum melawan korupsi.

Tergerak dari rasa keprihatinan itu, aliansi masyarakat yang terdiri dari Swara Manguni Sulawesi utara (Sulut), YLBHI-LBH Manado, PMKRI Cabang Manado, TAMAKO, BEM FH De la sale, LAM FH UNSRAT, AMAN Sulut, YDRI, KSBSI Sulut, KMPA Tunas Hijau, AJI Manado, Sahabat PKY, Garda Tipikor Indonesia DPC Manado, LBH Pers Manado, LMND Sulut mendatangi gedung cengkih DPRD Sulut, Jumat (28/07) pagi ini, menggelar aksi damai SAVE KPK.

Dalam pernyataan sikapnya, hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen, dan konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Karena itu, hak angket terhadap selain pemerintah (eksekutif) bertentangan dengan konstitusi apalagi terhadap KPK.

“Hak Angket terhadap KPK patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi,” jelas koordinator aksi Maximus Watung SH didampingi Ketua AJI Sulut Yoseph E Ikanubun S..Pd

Aksi kali ini, mereka mengangkat sejumlah poin penting diantaranya, mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, menolak segala bentuk pelemahan KPK, STOP kriminalisasi KPK, Menolak hak angket DPR terhadap KPK, menuntut pembubaran PANSUS hak angket KPK,” tuturnya.

Namun sayangnya, hingga menjelang aksi berakhir, tidak ada satupun anggota DPRD yang menerima para aksi.

(Robby)