Tak Mampu Jabarkan Program OD-SK Montolalu Desak Olly ” Rombak ” Kabinet

Sulut, iNewscrime- Reposisi atau rolling jabatan secara total di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulut sepertinya sudah harus segera ditempuh Gubernur Olly Dondokambey. Pasalnya, Dua tahun telah berlalu sejak dicanangkan, namun pencapaian program unggulan Pemerintah Provinsi Sulut bertajuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) justru masih jauh dari apa yang diharapkan.

Gerak lambat kalangan birokrat dalam menterjemahkan roh dari program tersebut menjadi penyebabnya. Realitanya, banyak kebijakan yang sampai saat ini belum juga dituntaskan oleh SKPD sebagai ujung tombak implementasi ODSK Hebat. Terbukti, managemen keuangan sebagaimana telah tertata dalam APBD terkesan lambat dan lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan seremonial. Selain itu, infrastruktur publik yang ada saat ini belum juga mengalami perubahan yang signifikan, seperti sarana jalan, fasilitas penunjang pariwisata dan olah raga, juga termasuk dinamika terkait urusan perijinan yang melingkupi sektor pertambangan dan lainnya. Juga masih minimnya keseriusan pemerintah dalam melakukan pendampingan atas kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan sektor pendidikan. Bahkan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa PT Membangun Sulut Hebat, hingga kini masih belum jelas realisasinya. Begitu pula dengan rencana pembangunan rel kereta api yang masih mengambang, serta tidak ada masterplan untuk Tol Manado-Tomohon.

“Gebrakan ODSK sangat menjanjikan guna mewujudkan Sulut Hebat. Namun disayangkan, upaya go internasional yang di genjot gubenur, masih sulit diimbangi oleh jajaran birokrat dibawahnya. Ini jelas menjadi ancaman kesuksan atas program OD-SK,” sebut Jeffrie Montolalu warga kota Tomohon.

Kabinet OD SK Saat Mengucapkan Sumpah Dan Janji Saat Di Lantik Oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey

Lebih lanjut, Jeffrie mendesak agar Gubernur untuk segera mengevaluasi kinerja para birokrat atau pejabat yang ada saat ini. “Reposisi atau penyegaran secara total harus berani ditempuh oleh kepala daerah, untuk kemudian menempatkan pejabat baru yang sesuai keahlian dan pengetahuan yang tepat untuk menahkodai Instansi, kantor dan badan dan lainnya. Hanya kebijakan ini yang bisa menghindari kegagalan pencapaian ODSK hebat,” sebutnya. (Roby Kumaat Mononimbar)