Wauw!!! 188 Aparat Desa Plus 4 Camat Di Minut Bimtek Ke Bali Pake Dana Desa

Ngangi: “Kalau Dana Desa digunakan untuk biaya bimtek wajar, tapi yang tidak wajar kalau bimtek dilaksakan di Bali dengan biaya Rp12 juta per orang”

Donald Rumimpunu: Aparat Berwajib Harus Dalami Dan Kalkulasi Serta Selidiki kemana aliran anggaran ke Bali Tersebut. 

MINUT – Program Bimbingan Tehnis (Bimtek) Penyusunan Profil Desa Berbasis Web yang digelar Pemkab Minut di Hotel Eden Kartika Plaza, Bali Senin-Kamis (29/7-1/8/2019) alias empat hari, langsung mendapat tanggapan miring masyarakat Minut.

Terinformasi, mereka yang bertolak ke Pulau Dewata (Bali) kurang lebih ada 188 orang, masing-masing yaitu para Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Minut selaku penyelenggara juga mengikut sertakan 4 orang camat, yaitu Camat Likupang Selatan Adrian Walansendouw SPd dan Camat Kauditan Martho Rasubala, Camat Kalawat Alexander Warbung SIP, Camat Kema Vilma Anthoni SH MH, serta satu sekretaris camat dan 5 orang perwakilan PKK.

Dalam perjalanan tersebut, biaya yang digelontorkan untuk satu orang bisa mencapai Rp12 juta. Menariknya, dana ini justeru diambil dari Dana Desa.
“Iya benar Rp12 juta per orang. Anggarannya sudah ditata lewat Dana Desa,” beber sumber resmi memberi data.

Jika nominal itu dijumlahkan, berarti paling sedikit Rp2.256.000.000 (Dua Miliar Duaratus Limapuluh Enam ribu Rupiah) Dana Desa, dihamburkan demi mempelajari cara pembuatan website yang berisi profil desa”.

Ketua Sulut Corruption Watch (SCW) Novie Ngangi mengatakan, Dana Desa lebih pantas digelontorkan untuk pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur yang lebih bermanfaat untuk kebetuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kalau Dana Desa digunakan untuk biaya bimtek wajar, tapi yang tidak wajar kalau bimtek dilaksakan di Bali dengan biaya Rp12 juta per orang. Itu pemborosan anggaran.

Hal itu jelas melanggar dan tidak tepat sasaran. Aparat hukum bisa masuk dan menyelidiki,” tukas Ngangi.

Terpisah, Aktifis Minut Donald Rumimpunu menyentil tentang besaran dana yang dihamburkan ke Bali sedangkan pekerjaan dan Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) para Hukumtua, masih tumpang-tindih.

“Sebenarya untuk lebih maksimal sebaiknya nda usah beking di luar daerah, mengingat harga tiket yang lumayan tinggi, itu artinya kita sudah” sindirnya.

Harusnya, lanjut Rumimpunu, pihak penyelenggara punya hitungan yang tepat, mulai dari dana akomodasi bayar narasumber dan lain-lain, apa gunanya studi banding jika tidak ada penerapan, sementara di Minut sendiri boleh dilaksanakan hal serupa seperti beri materi langsung di desa-desa yang ada,” timpal dia.

Lebih jauh dikatakan Donald, tak ke Bali berarti menghemat biaya agar dapat memaksimalkan anggaran, dan langsung ke pokok bimtek itu, masih jaul lebih murah untuk hadirkan narasumber, dan langsung turun ke desa-desa yang ada, agar bisa mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang akan ditemui di lapangan nanti.

“Selain mendongkrak PAD kita juga menghemat waktu dan biaya agar
dana yang ada tidak mubasir. Kan di Minut sudah banyak tempat pertemuan yang tak kalah mewah dengan di Bali,” tandas Donald.
Terkait akuntabilitas keuangan negara ini, ia meminta aparat berwajib mengkalkulasi dan menyelidiki kemana aliran anggaran ke Bali itu.
“Setuju diusut tuntas karena jelas-jelas pemborosan anggaran karena tidak tepat sasaran. Masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan dana, karena rawan penyalahgunaan dan korupsi,” tutupnya.

Demikian pula William Luntungan aktivis nyentrik yangndikenal vokal itu.
Ia mempertanyakan kemana sisa anggaran dari perjalanan tersebut.

“Menghitung, harga tiket pesawat Manado-Bali pulang pergi, harga penginapan, akomodasi, sewa bus untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata dan uang makan peserta, maka tidak sampai Rp7 juta per orang,” bebernya.

Lanjut Luntungan, artinya, ada selisi Rp900-an juta yang butuh dipertanggungjawabkan. Disisi lain menurut Luntungan, perlu ditelusuri siapa dalang dibalik perjalanan tersebut.
“Karena kabarnya banyak juga kumtua yang tidak mau berangkat tapi terpaksa berangkat,” ujar Luntungan seraya mengapresiasi para perangkat desa yang memilih tidak berangkat.

Perlundiketahui, Bimtek tersebut dibuka Sekda Minahasa Utara Ir Jemmy Kuhu MA. Sedangkan, terkait anggaran dari pelaksanaan bimtek, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Minut Bobby Najoan belum memberikan tanggapan, sampai berita ini naik. (Tim)