Warga Keluhkan Air Bersih Di Wilayah Tompaso & Kawangkoan, Komisi 3 Panggil Pertamina Geothermal Energi

Warga Keluhkan Air Bersih Di Wilayah Tompaso & Kawangkoan, Komisi 3 Panggil Pertamina Geothermal Energi

Foto: Pimpinan Komisi III DPRD Sulut Beserta Koordinator Komisi james Koyongian.

DEPROV SULUT, INC.COM- Keluhan masyarakat terkait aktivitas PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) diseriusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dengan mengundang hearing PT. PGE kamis,  27/2-2019.

Terungkap dalam hearing, Komisi III akan turun lapangan untuk menindaklanjuti secara langsung langsung laporan mengenai berkurangnya air bersih di wilayah Tompaso Kawangkoan

Daam hearing tersebut, Komisi III DPRD Sulut mempertanyakan mengenai debit air yang ada di desa itu pasca perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini masuk.

“Katanya mengambil debit air minum yang ada di desa itu, tolong bapak jelaskan pakai data tidak pakai logika. Karena pertanyaan ini harus dijawab dengan data. Sekarang sudah beroperasi, bagaimana debit air itu. Saya mohon maaf latar belakang saya hukum,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, saat hearing di ruang rapat komisi.

Menanggapi pertanyaan Komisi IV, Pihak Pertamina, Faiz Kautsar menyampaikan, sebelum melakukan kegiatan pihaknya sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Khusus di Tompaso Kawangkoan ia menjelaskan, mereka mengambil air permukaan juga dari Desa Pinawetengan. Kalau ada aliran air mereka membendung.

“Kurang lebih setengah jam sudah penuh kalau membendung. Kalau dia penuh, air jalan lagi ke aliran sungai. Kegiatan mengambil air ini juga kita lakukan hanya untuk kegiatan pengeboran. Hanya 35 sampai 45 hari. Tapi tiap hari debetnya berubah-ubah, pastinya yang kita gunakan tidak melebihi kapasitas yang disediakan oleh sungai,” ungkapnya.

“Ada kajian yang ada pada kita telah dilakukan oleh Unsrat (Universitas Sam Ratulangi) Manado. Kita tentu tidak akan melangkah sebelum ada kajian yang dilakukan. Dalam kajian itu semua dijelaskan, di situ dijelaskan tentang apakah ada air permukaan yang terganggu. Apabila ada yang terganggu maka kewajiban pertamina harus bertanggung jawab,” jelasnya.

Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapoyos menyampaikan, usai hearing mereka akan lanjut turun lapangan Senin pekan depan. “Ada laporan dari pada masyarakat yang sudah kekeringan akibat aktivitas itu, apakah memang demikian kita akan lihat di lapangan. Kalau terbukti kita akan laporkan kepada tingkat yang berkompeten bagaimana mencari jalan keluar karena (aktivitasi PGE, red) ini sudah berjalan,” tandas Kapoyos. (**/rkm)