“Wan Prestasi”, Mahasiswa Lingkar Tambang Halmahera Gugat PT Nusantara Halmahera Minerals

MANADO – PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) dituding pemberi harapan palsu (PHP) terhadap Mahasiswa lingkar tambang. Hal ini membuat puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas Mahasiswa Kao, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang berstudi di Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (13/12) kemarin mendatangi Kantor PT NHM yang ada di Manado. Mutlaben Kapita SAP dalam orasinya mengatakan, sejak beroperasinya tambang asal Australia itu di tanah Halmahera (red Kao) pada Tahun 1999 sampai sekarang, kata Mahasiswa Pascasarjana Unsrat ini, masyarakat yang berada di lingkaran tambang tersebut tidak pernah mendapatkan yang namanya kesejahteraan. “Sedangkan kita ketahui bersama bahwa hadirnya perusahan tersebut bertujuan untuk merubah nasib orang Kao itu sendiri tetapi itu semua jauh panggang dari api,” tegas Mutlaben di depan massa aksi

Tambah Mahasiswa Alumni Fispol Unsrat ini, yang kami sampaikan ialah soal hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kalau kita melihat sala satu tulisan Bung Karno dibukunya Indonesia Menggugat disitu beliau menyusun ada beberapa poin tentang politik Imperialisme sala satunya adalah Divide Impera atau politik pecah belah dan hari ini di pakai oleh PT. NHM untuk memecah belah persatuan dengan tujuan untuk mengamankan bisnisnya yang sementara berjalan,” ucapnya.

Sementara itu, Yohanes Pasaribu pun berpendapat, 2007 kemarin telah hadir sala satu UU yang sangat kompromis. Yakni, lanjut Pasaribu, adalah UU NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas soal kewajiban CSR dan itu diwajibkan untuk setiap perusahan yang beroperasi di Indonesia tetapi dengan adanya UU yang sangat kompromis tersebut PT. “NHM masih saja mengeluarkan kebijakan yang sangat otoriter dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kao,” katanya, disambut massa aksi dengan berteriak berulang kali, hidup mahasiswa, hidup rakyat.

Ironinya lagi, lanjut Pasaribu, banyak kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pihak NHM sangat tidak berpihak pada masyarakat setempat misalnya penerimaan tenaga kerja yang begitu diskriminatif dan PHK terhadap karyawan lokal.

“Pada awal bulan Desember kemarin telah keluar sala satu kebijakan dari pihak NHM bahwa angaran yang setiap tahunnya dialokasikan untuk pendidikan dan di terima oleh setiap masyarakat Kao, namun sangat disayangkan, karena anggaran tersebut telah dipangkas dan dibuat,” kesalnya.

Ditambahkan pula, bukannya pendidikan adalah sala satu jalan bentuk untuk memanusiakan manusia, tanya Pasaribu, dan sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA itu adalah syarat utama yang tidak bisa di tawar-tawar dengan tujuan untuk kedaulatan Bangsa.

“Kami meminta Departemen CSR harus .melakukan pertanggungjawaban realisasi program dan realisasi anggaran dari Tahun 2015-2017,” pungkasnya. (***/Bob)