VAP GAGAL PENJARAKAN NORRIS TIRAYOH, JAKSA LAKUKAN AKSI KOBOI

VAP GAGAL PENJARAKAN NORRIS TIRAYOH, JAKSA LAKUKAN AKSI KOBOI

MINUT, INEWSCRIME.COM —

Hal menarik di lakukan oleh Jaksa penuntut umum Kejari Minut sehubungan dengan adanya Putusan Perkara Nomor:
61/Pid.Sus/2019/PN.Arm tanggal, 18 Maret 2020.

Hal menariknya adalah pasca putusan Perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Arm di Putus pada tanggal, 18 Maret 2020, dan telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT ) pada tanggal 27 Maret 2020. Rupanya tidak serta merta membuat Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Kejaksaan Negeri Airmadidi, untuk berbenah, dan mengakui kesalahannya.

Yang terjadi justru pada tanggal 18 Mei 2020, Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Kejaksaan Negeri Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Kembali berulah dan
membuat kesalahan baru, dengan cara menghubungi saudara NORRIS TIRAYOH, dan menyampaikan secara Lisan, kalau besok akan ada sidang ulang perkara yang sudah punya kekuatan hukum tetap ( Inkracht ) tersebut.

Merasa ada yang tidak lazim dengan hal tersebut Norris Tirayoh melalui Kuasa Hukumnya Richard William dari LBH GAPTA pada tanggal 20 Mei 2020, melayangkan Surat Permohonan Klarifikasi perihal adanya panggilan Via Tlep Tersebut.

Alih alih mendapatkan balasan, justru pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, Norris Tirayoh malah kedatangan Petugas dari Kejaksaan Negeri Airmadidi yang mengantarkan sekaligus menyampaikan Surat Panggilan Sidang di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020, dalam Perkara yang tidak disebutkan sama sekali dalam bunyi isi surat panggilan tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas, Richard William sebagai kuasa hukum Norris Tirayoh berpendapat bahwa patut diduga ada nuansa politik atau Intervensi orang yang berpengaruh (PELAPOR / Vonnie Anneke Panambunan Alias VAP), yang notabene merupakan seorang Bupati Minahasa Utara, dengan cara melakukan intervensi hukum.

“Maksud dan tujuannya tegas menurut Richard William karena VAP kecewa karena JPU gagal memenjarakan Norris dan akhirnya dengan menghalalkan segala cara, Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Kejaksaan Negeri Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara memaksa dan mengada-adakan aturan hukum yang tidak ada, dengan membuat aturan hukum baru, dan baru pertama di Indonesia, dan/atau bahkan mungkin di belahan dunia manapun,”pungkas Richard William.

(Robby Kumaat Mononimbar)